PEKANBARU (RiauInfo) - Bupati H Syamsurizal, Selasa siang (6/1) menyampaikan pengantar nota keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2009. Pengantar nota itu disampaikan dalam siding pripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Jln Antara Bengkalis.
Dalam kesempatan itu, Syamsurizal mengatakan, besarnya pendapatan dalam RABPD 2009, diperkirakan Rp1,414 trilyun lebih. Pendapatan sebesar itu berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Mengenai struktur RAPBD tahun 2009, Syamsurizal mengatakan, dapat dikelompokkan kedalam komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Khusus pendapatan perkiraan penerimaan sebesar Rp1,414 trilyun lebih tersebut, merupakan akumulasi dari PAD sebesar Rp100,05 milyar lebih, dana perimbangan sebesar Rp1,289 trilyun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 25 milyar.
Sedangkan komponen belanja yang dianggarkan, katanya sekitar Rp 2,971 trilyun. Terdiri dari belanja tidak langsung sekitar Rp 1,093 trilyun dan belanja langsung sebesar Rp 1,878 trilyun.
Komponen belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai Rp 752,959 milyar, belanja subsidi sebesar Rp 8,200 milyar, belanja bantuan hibah sebesar Rp 60,089 milyar dan belanja bantuan sosial Rp 141,015. Kemudian, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa sebeesar Rp 125,220 milyar sert belanja tidak terduga Rp 5,586 milyar.
Sedangkan komponen belanja langsung terdiri atas belanja pegawai Rp 172,945 milyar, belanja barang dan jasa Rp 435,253 milyar dan belanja modal Rp 1.270,549 milyar.
Komponen pembiayaan yang dianggarkan pada tahun 2009, kata bupati, sebesar Rp 1.557,702 milyar terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah Rp 1.609,052 milyar yang merupakan perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 51,350 milyar.
Dikatakan Syamsurizal, krisis keuangan yang terjadi pada negara adidaya Amerika Syarikat, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi stabilitas perekonomian dan keuangan nasional maupun daerah.
Untuk itu, semua komponen, baik itu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus dapat bahu membahu melakukan upaya menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
“Langkah ini perlu dan harus ditempuh sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/3035/SJ Tentang Dampak Krisis Keuangan di Amerika Serikat terhadap Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah,” kata Syamsurizal.
Masi kata Syamsurizal, guna menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut, Pemkab Bengkalis telah mengagendakan prioritas pembangunan tahun 2009 kepada peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan SDM, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi masyarakat serta daya tahan ekonomi yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil.
“Singkronisasi perencanaan dan penganggaran, konsistensi, integrasi program dan kegiatan serta percepatan proses pembahasan merupakan salah satu upaya percepatan dala menghadapi tantangan dan permasalahan seabgaimana tersebut di atas. Sehingga, implementasi pembangunan dapat berjalan secara optimal, terpadu dan berkesinambungan,” katanya.
Pada bagian lain, kata Syamsurizal, selaras dengan kebijakan pemerintah secara nasional, maka dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk memacu perekonomian masyarakat, pada tahun 2009 ini dialokasikan anggaran yang secara langsung akan dikelola oleh masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
“Maupun alokasi dana yang merupakan sharing program dengan Pemerintah Pusat atau Provinsi Riau melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Usaha Ekonomi Pedesaan (UEP),” katanya.
Dalam siding paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bagus Santoso dan dihadiri 25 anggota dewan itu, Syamsurizal juga menegaskan agar setiap kepala unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD), memberikan apresiasi yang sungguh-sungguh, memahami serta mencermati setiap program, kegiatan dan belanja yang telah dianggarkan untuk dapat dipertanggung jawabkan serta menghasilkan kinerja sesuai dengan yang direncanakan
“Dalam setiap pembahasan RAPBD tahun 2009 yang dilakukan bersama antara tim TAPD dan Panitia Anggaran DPRD, masing-masing kepala SKPD dapat senantiasa mencermati dan mengikutinya dengan rasa penuh tanggung jawab,” tegas Syamsurizal.(ad)
