Diduga Sewakan Heli, Panglima Diminta Copot Danlanud Pekanbaru

519 views

PEKANBARU (RiauInfo) – Anggota Komisi I DPR RI Djoko Susilo dan Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra mendesak KASAU Marsekal Madya Subandrio untuk mencopot Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Pekanbaru. Ini terkait adanya dugaan telah menyewakan peralatan militer untuk kepentingan warga asing.

Desakan DPR RI itu menjadi berita utama Metro Riau edisi Jumat (11/1) ini berjudul “DPR Minta Danlanud Dicopot“, Harian ini menyebutkan dugaan itu muncul pasca jatuhnya helikopter jenis Twin Pack milik TNI AU di Kabupaten Pelalawan, Senin (7/1) lalu. Dalam kecelakaan ini, diketahui 7b orang penumpangnya ternyata sipil dari Singapura.

Berita yang sama juga jadi headline Riau Mandiri hari ini berjudul “DPR Minta Danlanud Dicopot“. Dalam beritanya disebutkan helipoter naas itu diduga disewa enam warga sipil asal Singapura. Ini merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Lanud Pekanbaru, karena telah menyewakan peralatan perang untuk sipil.

Riau Pos juga menurunkan berita yang sama dalam headlinenya hyari ini berjudul “DPR Panggil Panglima“, Harian ini menyebutkan Komisi I segera memanggil Panglima TNI AU untuk mengungkapkan terkait kasus jatuhnya helikopter itu. Bahkan DPR RI mendesak panglima untuk mencopot Danlanud Pekanbaru dari jabatannya.

Kericuhan yang terjadi di Mesjid Agung seusai ceramah Abu Bakar Ba’asyir menjadi berita utamaTribun Pekanbaru hari ini. Dalam berita berjudul “Penjemput Ba’asyir Dikeroyok” menyebutkan kasus ini bermula dari protes peserta tabligh karena adanya pihak-pihak tertentu membawa-bawa atribut sebuah partai dalam momen ini.

Sementara itu Pekanbaru MX hari ini memberitakan kasus penemuan orok bayi oleh warga JAlan Kubalam berita berjudul “Biadab! Orok Bayi Dibuang ke Parit” menyebutkan organ tubuh bayi itu belum lengkap dan hanya baru berbentuk kepala, tangan dan badan. Pihak kepolisian kini sedang menyelidiki kasus ini.

Sedangkan Riau Tribune berita utamanya hari ini tentang p[emeriksaan empat Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) kabupaten/kota yang dilakukan oleh pihak Kejati Riau. Dalam berita berjudul “Empat Kadis Diperiksa“, disebutkan keempat kadis itu diperiksa terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2007.(Ad)

 

Posting Terkait