PEKANBARU (RiauInfo) - Dimana ada gula disitu ada semut. Pepatah inilah yang terjadi di Teluk Kuantan. Di saat kota itu kini sedang ramai dikunjungi orang sehubungan event pacu jalur, para pelacur juga ikut berdatangan untuk mengambil kesempatan dengan menjajakan cintanya.
Kondisi ini diangkat Pekanbaru MX sebagai berita utamanya hari ini. Dalam beritanya berjudul "Teluk Kuantan Diserbu Pelacur" harian ini menyebutkan bahwa kedatangan para pelacur itu telah meresahkan masyarakat setempat, sehingga pihak kepolisian terpaksa harus menertibkan mereka.
Masalah maraknya praktek penyuapan terhadap aparat penegak hukum oleh pihak-pihak yang tersandung hukum, menjadi berita utama Riau Tribune hari ini. Mengutip pernyataan Pjs Dekan Fakultas Humum Universitas Riau, Sukanda Husin, harian ini menyebutkan seharusnya penegak hukum tidak mengambil kesempatan dalam menangani sebuah kasus dengan menekan pihak yang tengah diperiksa dan menjadikannya sebagai mesin 'ATM'. Berita itu berjudul "Aparat Jangan Ambil Kesempatan".
Sedangkan Tribun Pekanbaru dalam beritanya berjudul "Bunga SBI Riau-Kepri Rp38 M" menyebutkan Bank Riau menempati rangking pertama sebagai Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang menempatkan dana terbesar di Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tercatat Rp6,6 triliun dana Pemprov Riau nongkrong di bank sentral tersebut.
Metro Riau hari ini mengangkat persoalan tidak diakuinya sebanyak 613 pulau di Kepri oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam berita berjudul "PBB tak Akui 613 Pulau di Kepri" harian ini menyebutkan hal ini disebabkan adanya perbedaan tafsir definisi pulau antara PBB dengan Pemprov Kepri.
Sementara itu Riau Pos hari ini lebih memfokuskan beritanya mengenai permintaan RI kepada pemerintah Australia agar mengekstradisikan dua koruptor kelas kakap senilai Rp1,5 triliun yang bersembunyi di negara tersebut. Berita itu berjudul "RI Minta Dua Koruptor Rp1,5 Triliun Diekstradisi".
Dua harian lainnya yakni yakni Pekanbaru Pos dan Riau Mandiri hari ini sama-sama mengamgkat sorotan fraksi-fraksi di DPRD Riau terhadap pelaksanaan program K2I. Pekanbaru Posmenyebutkan program K2I yang diaplikasikan dalam sejumlah kegiatan pada tahun anggaran 2006 tidak tercapai sebagaimana tertuang dalam Renstra pembangunan tahun berjalan. Berita itu berjudul "K2I Dinilai Tak Tercapai".
Sedangkan Riau Mandiri memberitakan sikap menolak dari Fraksi Partai Amanat Nasionalo (PAN) DPRD Riau terhadap LPj pelaksanaan APBD Riau tahun 2006, sekaligus menolak ditandatangani dalam bentuk Peraturan Daerah. Berita itu berjudul "6 Fraksi Menerima, FPAN Tolak LPj APBD 2006: Program KsI Dinilai Mimpi Kosong".(Ad)
