Fraksi PAN: Pemprov Riau Lemah

"Kurangnya DAU Riau ini sangat memprihatinan kepada masyarakat. Kedepannya hal seperti ini perlu kita soroti terus menerus, sehingga jangan terjadi lagi pengurangan. Tolong, peran media sangat besar dalam memperjuangkan DAU Riau," ungkap Wakil Ketua Fraksi PAN, Ir Yuda Bhakti kepada RiauInfodi Ruang Rapat Fraksi PAN, Senin (24/9). Menurut Yuda, Panitia Anggaran DPR-RI asal Riau M Tonas sangat prihatin kejadian ini. Sementara itu, Ir Bambang Tri Wahyono mengatakan pembahasan DAU sudah berhembus dua tahun belakangan ini. "Tapi langkah-langkah yang diambil Pemprov Riau tidak terlihat sama sekali. Karena Pemprov Riau terlena dengan acara ceremonial saja. Sehingga untuk memperjuangkan DAU tertinggalkan," cetus BTW. DAU untuk Provinsi Riau pada APBN 2008 turun drastis hingga 54 persen, atau lebih separuh dibandingkan tahun sebelumnya, dimana DAU khusus untuk Provinsi Riau pada 2007 lalu sebesar Rp270 miliar. Artinya, bila angka tersebut benar maka DAU Provinsi Riau 2008 nanti tinggal Rp150 miliar. Sedangkan total DAU yang diterima Riau dan seluruh kabupaten/kota yang ada, tahun 2007, sebesar Rp2,6 triliun. Bahkan, beberapa kabupaten di Riau mengalami penurunan DAU hingga 100 persen, atau tak bakal menerima DAU melainkan akan menerima dana penyesuaian DAU. Terang Bambang perhitungan DAU 2008 berdasarkan prinsip penerapan Non Hold Harmless, dimana formula DAU adalah alokasi dasar plus celah fiskal sama dengan kebutuhan fiskal (jumlah penduduk 30 persen, luas wilayah 17,5 persen, indeks kemahalan konstruksi 30 persen, indeks pembangunan manusia 10 persen dan PDRB 12,5 persen) dan kapasitas fiskal (pendapatan asli daerah 50 persen, DBH pajak 75 persen dan DBH SDA 50 persen). "Saya rasa formula DAU yang dibuat tersebut tak bagus. Angka-angka yang disampaikan pemerintah itu baru reka-reka. Belum keputusan final. Tapi kalau turun, itu mungkin, karena daerah-daerah yang kaya itu dianggap punya celah fiskal positif oleh pemerintah,"jelasnya. Riau tak mempunyai argumentasi seperti yang telah dimiliki oleh Kalimantan Timur. Jauh-jauh hari Kaltim menentang rencana turunnya jatah DAU bagi daerah-daerah yang dianggap kaya itu. kalau formula DAU yang disiapkan pemerintah itu diberlakukan bagi daerah seperti DKI Jakarta, tidak jadi masalah. Berkurangnya DAU mustahil dapan mensejahterahkan rakyat. Karena DAU tak ada relevansinya terhadap kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya Pemprov Riau tak punya argumentasi terhadap DAU. "Dan satu lagi yang perlu diingat bahwa Pemprov Riau tak pandai untuk melobi Pusat," pungkasnya. (Dd)