GREENPEACE MINTA KOMITMEN PENUH NESTLE Hentikan Sinar Mas Menghancurkan Hutan Indonesia

Pekan lalu Nestle memutus kontrak langsung pembelian minyak kelapa sawit dengan perusak lahan gambut terbesar Indonesia Sinar Mas menyusul diluncurkannya laporan Greenpeace “Caught Red-Handed (Tertangkap Basah)”. (1) Laporan ini mengungkap betapa Nestle menggunakan minyak kelapa sawit dari suplier seperti Sinar Mas, yang terus melakukan perusakan lahan gambut kaya karbon dan hutan alam yang sangat penting untuk habitat orangutan. “Pembatalan kontrak langsung dengan Sinar Mas oleh Nestle belum cukup. Mereka harus menghentikan pembelian produk Sinar Mas dari pihak ketiga seperti Cargill dan IOI. Nestle mempunyai pengaruh dan tanggung jawab untuk membersihkan seluruh sistem suplai minyak sawit, menyelamatkan rumah terakhir orangutan dan membantu menghentikan peningkatan pesat perubahan iklim akibat perusakan hutan di Indonesia,” ujar Bustar Maitar, Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara. Indonesia saat ini mempunyai laju deforestasi tercepat dibanding negara-negara yang masih punya hutan di dunia. Perusakan hutan tropis Indonesia untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan pulp and paper adalah bencana ekologis dan kontributor utama emisi gas rumah kaca Indonesia, membuat negara ini menjadi negara ketiga terbesar dunia penghasil emisi gas rumah kaca setela h China dan Amerika Serikat. Sejak lebih dari setengah abad lalu, sudah 74 juta hektar hutan alam Indonesia –atau dua kali lebih besar dari wilayah negara Jerman—telah hancur atau dibakar. “Greenpeace tidak anti industri kelapa sawit, kampanye kami bertujuan untuk menghentikan perusahaan seperti Sinar Mas merusak hutan alam Indonesia yang masih tersisa. Greenpeace mendukung komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi Indonesia hingga 41% dengan dukungan internasional. Menghentikan perusakan hutan dan lahan gambut serta menghentikan perusahaan seperti Sinar Mas adalah jalan satu-satunya untuk mencapai ini,” Maitar menambahkan. Greenpeace meminta Presiden Yudhoyono untuk menerapkan segera moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan yang bermanfaat untuk memberi ruang bagi implementasi program jangka panjang perlindungan hutan yang didukung oleh dana internasional. Moratorium semacam ini juga bisa meningkatkan investasi dan kebijakan yang terkait akan mendorong perbaikan di area perkebunan yang sudah ada, terutama perkebunan yang dimiliki oleh petani sawit skala kecil, serta pengembangan perkebunan di daerah non-hutan.(ad)