Greenpeace Selandia Baru Memblokade Kapal Pengangkut Sawit dari Sumatra

Palm Kernel yang dikirim kepada Perusahaan dagang produk peternakan raksasa Fonterra itu merupakan produk penyebab perusakan hutan besar-besaran di wilayah Indonesia. Greenpeace mendesak Perdana Menteri Selandia Baru John Key dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan deforestasi besar yang dilakukan perkebunan kelapa sawit. Selandia Baru harus menghentikan impor palm kernel untuk menghindari dampak buruk perubahan iklim. Dalam aksi itu 12 aktivis menaiki kapal bernama East Ambition, beberapa kilometer sebelum memasuki Pelabuhan Taraungan. Mereka merantai diri mereka ke badan kapal, jangkar dan empat crane kargo sebagai upaya mencegah kapal itu menurunkan muatan. Mereka juga membawa beberapa banner bertuliskan “Fonterra Penjahat Iklim”. Fonterra adalah pedagang produk peternakan terbesar di dunia dan importir besar produk palm kernel dari Indonesia. Dari semua penjualan palm kernel di seluruh dunia, 25 % masuk ke Selandia Baru. Hari ini Greenpeace melakukan aksi untuk menghentikan impor perusakan hutan dan iklim. Muatan dalam kapal ini telah berkontribusi pada terlepasnya paling tidak 364.000 ton emisi karbon ke udara. Jumlah itu setara dengan emisi 127.000 mobil per tahun. Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru belum melakukan langkah nyata menanggulangi perubahan iklim. "Greenpeace baru-baru ini meluncurkan aksi Change Caravan di Bangkok, sebuah parade 15 hari bersama lima gajah untuk mendesak para pemimpin dunia menghentikan emisi karbon dan melakukan langkah nyata mengatasi perubahan iklim,” ujar Bustar Maitar, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara. Penggunaan Palm Kernel sebagai bahan pakan industri peternakan kini meningkat. Peningkatan ini menyebabkan lebih besarnya deforestasi dan perusakan lahan gambut di Indonesia. Saat ini Indonesia adalah negara terbesar ketiga dunia penyumbang emisi gas rumah kaca akibat perusakan hutan. Komoditi perdagangan global seperti palm kernel, minyak kelapa sawit, pulp dan kertas secara langsung memperparah perubahan iklim. Negara importir seperti Selandia Baru ikut andil dalam merusak hutan Indonesia. “Indonesia tidak boleh lagi membiarkan hutannya rusak karena peningkatan permintaan komoditi ini,” tegas Maitar. Greenpeace meminta Presiden Yudhoyono untuk menempatkan perlindungan hutan sebagai agenda utama dan mulai melakukan langkah nyata menghadapi perusahaan, departemen pemerintah dan semua pihak yang bertanggung jawab atas perusakan hutan di Indonesia. SBY punya kesempatan bersejarah untuk memimpin upaya global menanggulangi perubahan iklim pada pertemuan Negosiasi Iklim PBB di Kopenhagen Desember mendatang. Itu artinya ia harus segera mengimplementasikan moratorium pembabatan hutan dan perusakan lahan gambut demi menstabilkan iklim, melindungi keanekaragaman hayati dan melindungi hutan serta masyarakat yang tergantung padanya.(ad)