Gubernur Harus Kuat, KOMINDA Harus Profesional

476 views

JAKARTA (RiauInfo) – Berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah antara lain akibat lemahnya peran dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Oleh sebab itu, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, gubernur harus diberikan peran dan wewenang yang kuat.

Demikian antara lain hasil rapat para menteri dengan 16 gubernur di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jum’at (3/2). Rapat dipimpin langsung Menko Perekonomian Hatta Rajasa didampingi Menko Polhukam dan Menko Kesra. Hadir juga 15 menteri terkait, seperti Mendagri, Menhut, Menakertrans, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri LH dan Menag serta Kapolri. Rapat membahas situasi terkini mengenai keamanan dan ketertiban umum di daerah untuk mewujudkan kenyamanan investasi.

Gubernur Riau HM Rusli Zainal kepada pers usai rapat mengatakan bahwa berbagai konflik dan kekisruhan yang terjadi di sejumlah daerah antara lain akibat lemahnya peran dan wewenang gubernur. “Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus kuat. Kalau seperti sekarang, ya akibatnya begini (banyak terjadi konflik),” ucap Rusli.

Rusli mencontohkan soal izin pertambangan yang semuanya hanya melalui bupati/walikota. Sehingga ketika terjadi masalah di lapangan, gubernur tidak bisa berbuat banyak karena memang tidak mengetahui duduk persoalannya. Begitu juga soal pertanahan. “Harusnya, semua melibatkan gubernur sehingga bisa dikontrol dengan baik,” tegasnya lagi.

Di sisi lain, Rusli juga menyinggung lambannya pemerintah pusat merespon berbagai persoalan yang terjadi di daerah, misalnya soal perbatasan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya yang juga kerap menimbulkan konflik di lapangan. Saat ini misalnya, konflik terjadi di Rokan Hulu, Riau yang dipicu oleh konflik perbatasan antara Riau dengan Sumut.

“Masalah perbatasan antara Riau dengan Sumbar dan Jambi sudah lama selesai, tapi dengan Sumut belum. Padahal masalah ini sudah lama kita sampaikan ke pusat (Kementerian Dalam Negeri),” sesalnya.

Hal senada disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Ia bahkan menuding banyak provokator yang justru datang dari Jakarta untuk membuat kisruh di berbagai daerah. Tujuannya tentu saja sangat politis. Bisa saja sengaja untuk menaikkan suhu politik menjelang Pilpres 2014.

Untuk mengatasi itu semua, Syahrul meminta agar peran gubernur wajib diperkuat. Dan itu tentu saja menjadi kewajiban Mendagri. Syahrul juga meminta ada hotline antara para gubernur dengan para menteri sehingga berbagai persoalan yang terjadi di daerah bisa ditangani secara bersama-sama untuk mencari solusi terbaik.

Masih senada, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo bahkan secara tegas meminta agar jangan diadu antara gubernur dengan bupati/walikota. Seringkali, ungkapnya, gubernur dan bupati/walikota seperti diadu-domba, sehingga terjadi gesekan di daerah. “Yang mengadu-domba itu malah kadang pemerintah pusat sendiri,” sesalnya seraya menekankan perlunya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Menanggapi desakan para gubernur tersebut, Menko Perekonomian Hatta Rajasa langsung meminta agar Mendagri dan menteri terkait lainnya mengakomodir. Hatta juga meminta agar segera diadakan pertemuan khusus antara Mendagri dan para gubernur untuk membahas masalah tersebut.

Terkait mengatasi konflik di daerah, juga ditegaskan perlunya penguatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). Begitu juga kerja sama yang baik dan solid antara Pemerintah Daerah dengan Kepolisian Daerah. “KOMINDA dan BIN harus kuat dan profesional,” tegas Hatta. (rls)

Posting Terkait