Hari Ini, Hj Nurlaini Resmi Dilantik Menjadi Anggota Dewan

Jumadi. Dalam acara tersebut, Nurlaini langsung diambil sumpahnya oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Teguh Pribadi Arsyad. Hadir juga pada saat itu, Walikota Pekanbaru Herman Abdullah, dua Wakil Ketua DPRD Adrian Ali dan Ayat Cahyadi, beberapa anggota dewan lainnya, kepala dinas, camat serta muspida Kota Pekanbaru. Dengan resminya Hj Nurlaini bergabung menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru, dengan demikian anggota PKS yang sebelumnya hanya tinggal enam orang, pasca pengunduran Haris, kini kembali berjumlah tujuh orang. Dalam pelantikan itu, juga dihadiri langsung oleh Haris Jumadi bersama istrinya. Pada akhir acara tersebut, seluruh anggota dewan yang hadir saat itu memberikan ucapan selamat kepada Hj Nurlaini dan Haris Jumadi. Kesempatan pertama diberikan kepada Walikota Pekanbaru, Herman Abdullan. Herman Abdullah seusai acara itu mengatakan selamat atas bergabungnya Hj Nurlaini di DPRD Kota Pekanbaru untuk menggantikan Haris Jumadi yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena mencalonkan anggota DPD RI. Karena itu, walikota mengharapkan adanya partisipasi sebagai anggota dewan untuk membangun Kota Bertuah ini secara bersama-sama. Hal lainnya yang patut kita syukuri ujar Herman, karena bertambahnya keterwakilan perempuan di balai (DPRD, red) ini. Sementara Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Teguh Pribadi Arsyad mengungkapkan, dengan resminya Hj Nurlaini menjadi bagian DPRD, maka secara otomatis segala Fasilitas dan kedudukan yang sebelumnya dipegang oleh Haris, secara otomatis berpindah ke Hj Nurlaini. Diantaranya, posisi sebagai Wakil Ketua Komisi II, berbagai pasilitas kerja, mulai laptop, mobil, transportasi termasuk berbagai tunjangan lainnya. Sementara, Hj Nurlaini saat dijumpai di ruang Komisi II menyebutkan siap melaksanakan tugas pendahulunya dan berjanji akan memperjuangkan hak-hak rakyat seperti yang dilakukan Haris sebelumnya. Ketika ditanya agenda apa saja yang akan menjadi prioritasnya untuk memperjuangkan hak rakyat? Hj Nurlaini menjawab Salah satunya adalah masalah gender. Katanya, nasib perempuan sering terlangkahi atas kebijakan-kebijakan tertentu. Ketika disinggung apakah Hj Nurlaini sendiri akan mengikuti jejak pendahulunya, Haris yang tidak mau menerima transportasi, berbagai tunjangan lainnya, Nurlaini mengatakan akan melakukan koordinasi dengan partainya sebelumnya. Namun kata Nurlaini, selagi itu diatur dalam peraturan maka tidak salah, mungkin saja Haris menolak ada solusinya. Namun yang tak boleh tentu saja yang sama sekali bukan hak kita, sebut saja tidak ada dalam peraturan, tapi melakukan, ini jelas tak boleh, ujarnya mengawali hari pertamanya menjadi seorang legislator Kota Pekanbaru. (muchtiar)