PEKANBARU (RiauInfo) - Permasalahan konflik interen yang saat ini sedang melilit tubuh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Pekanbaru memang cukup memprihatinkan. Banyak pihak menyarakan konflik itu segera diselesaikan dengan baik.
Karena lembaga yang seharusnya bekerja ekstra dalam memikirkan anak-anak dari tindak kekerasan dan kriminal justru larut dalam konflik interen, yakni antara Ketua Ekmal Rusdy dan para anggotanya.
Permasalahan ini sebenarnya sudah cukup terbilang lama. Dimana terbukti dari surat yang dikirim Ekmal Rusdy kepada DPRD Kota Pekanbaru, Walikota, Disdikpora serta Bawasko Pekanbaru dengan nomor 28/KPAID-PBR/IV/2008 terdapat kata, "saya tak ingin lagi mendapat makian yang ke 3 kalinya oleh Ketua Pokja IV, dimana kejadian ini terjadi pada bulan November 2007".
Al hasil, kejadian yang semula dicoba ditutup rapat oleh Ketua KPAID Ekmal Rusdy akhirnya kini telah menjadi rahasia umum. Berbagai perhatian disampaikan oleh berbagai kalangan.
Pada minggu lalu, Ketua Komisi I Sondia Warman telah menyarankan agar islah (berdamai, red) saja. Karena menurutnya, masih melihat persamaan, yang penting bagaimana duduk satu meja dengan duduk berdempet lutut berdiri sama tinggi.
Pernyataan lainnya juga diungkapkan walikota Herman Abdullah pada 22/04 semalam. Menurut Wako, sebaiknya tetap mencarikan jalan penyelesaian, karena KPAID ini hanyalah permasalah kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan.
Selain itu, keprihatinan juga datang dari Ketua Komisi I Bidang Hukum Muhammad Sabarudi. Menurutnya, KPAID jangan hanya asyik mengurus konflik internal saja, tetapi juga berpikir bagaimana amanah organisasi yang diembannya.
Karena itu kata Sabarudi, permasalahan ini harus diselesaikan, jangan berlarut-larut. "Karena masalah ini masalah internal KPAID, yang berhak menyelesaikan adalah KPAID sendiri sesuai peraturan yang ada. Kita hanya memberi saran" ujarnya. (muchtiar)
