LKPj Walikota Pekanbaru Diterima Mutlak

462 views

PEKANBARU (RiauInfo) – Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPj) walikota beberapa waktu lalu, akhirnya diterima mutlak tujuh praksi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang terlihat dalam Rapat Paripurna Tanggapan DPRD Kota Pekanbaru Terhadap Laporan Kegiatan Pertanggung jawaban Walikota Tentang Anggaran Tahun 2007 Senin 7/04.

Pada rapat itu, walikota yang diwakili Erizal Muluk sebagai wakilnya sempat diintrupsi diawal pembukaan dari salah seorang anggota dewan. Hal hal itu terdengar setelah Adrial Ali sebagai pimpinan sidang mengatakan, menanggapi pertanggung kegiatan jawaban walikota.

Menurut salah seorang anggota dewan, untuk menghindari opini bahwa sidang ini cacat dikarenakan walikota tidak hadir sebaiknya diambil persetujuan bahwa dengan diwakilinya wakil walikota sidang ini tetap diperbolehkan alias sah. Akhirnya setelah sidang diskor hampir lima menit, akhirya diputuskan sidang tetap bisa dilanjutkan dengan persetujuan anggota dewan yang hadir lebih 85 persen.

Dari masing-masing pemaparan tujuh praksi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru terlebih dahulu diawali oleh praksi Demokrat. Dalam pemaparannya yang dibacakan, segala ragam musibah yang terjadi di Kota Pekanbaru hendaknya jangan terus dijadikan tameng pembenaran.

Seperti masalah banjir, memang ini adalah masalah alam yang terus berulang tiap tahun. Tapi bagaimana memecahkan solusi agar banjir yang melanda perumahan warga tidak terjadi lagi.

Setelah itu disusul oleh Fraksi Gabungan Kebangsaan. Paparan yang dibacakan PL Tobing ini memuji keberhasilan kinerja walikota dalam menjalankan amanah pembangunan. Sering dengan itu tentu pula ada kelemahan, yakni masih lemahnya kepedulian sosial seperti kemiskinan, lapangan kerja, korban banjir yang mana tahun mendatang harus lebih dioptimalkan lagi.

Selain itu juga Fraksi Gabungan Kebangsaan mengharapkan membuka seluas-luasnya peluang usaha baik bagi pembuat lapangan kerja maupun yang mencari lapangan kerja agar dapat meminimalkan angka pengangguran yang akhirnya berdampak menurunnya anggka kemiskinan.

Selanjutnya dari Praksi PPP dibacakan oleh Usman. Dalam pemaparannya diharapkan prioritas walikota adalah lebih memacu SDM. Karena SDM adalah mesin untuk menggerakkan semua aspek. Selain itu ia juga mengkritik target PAD selama 2007 belum tercapai. Tidak perlu mencari siapa yang salah, tetapi mari intropeksi diri masing-masing dimana kurangnya, kritiknya bijak.

Setelah itu diikuti Praksi Golkar yang dibacakan Dian Hariani, lalu giliran Praksi PKS mengoreksi dibidang Peningkatan Prasarana, Kesehatan yang masih diarasakan kurang optimal, kemiskinan dan lapangan kerja yang mesti mendapat perhatian serius oleh Pemko Pekanbaru.

Selain itu ia juga mengingatkan tentang perlunya sistim administrasi modern, yang manaj jika ini berjalan akan memberikan salah satu solusi untuk mendapat informasi dengan cepat, sebut saja layanan pemerintah di internet.

Seiring dengan itu, dilanjutkan oleh Praksi PAN, yang mengingatkan kepada Satker Pemko Pekanbaru lebih serius lagi, serta Praksi Bintang yang menguraikan, setelah dibatalkannya kerjasama dengan Belanda tentang penanganan Tata Ruang Kota Pekanbaru dalam mengurangi banjir langganan, pencegahan kemacetan masa mendatang dan sebagainya. Ini semua, katanya karena Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mampu mendanai sistem yang diminta. Namun itu adalah tugas kita semua dalam mencari solusi.

Meski dalam pemaparan tujuh praksi ini semuanya mengoreksi kinerja Pemko Kota Pekanbaru yang dinilai masih lemah, namun tidak ada satu pun yang menolak. Akhirnya dengan dibacakan Adrian Ali sebagai Pimpinan Sidang, didampingi Ayat Cahyadi sebagai Wakil Ketua, seluruh praksi menyatakan menerima.(muchtiar)

Posting Terkait