PEKANBARU (RiauInfo) - Setelah mendatangi Mapolda Riau, sekitar pukul 10.30 WIB. Ratusan massa yang terdiri dari Forum Masyarakat Peduli Hutan Tanaman Rakyat (FMP-HTR) kembali mengadu ke Kantor DPRD Riau, dengan meminta tuntutan kepada pihak Kapolda Riau untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif di Riau. Pasalnya ratusan massa yang terdiri dari orang tua, pemuda hingga anak ini menilai aparat hukum selalu melakukan penyidikan yang kurang seimbang dan tak adil didalam kasus menyangkut Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
Ratusan massa asal Kampar yang datang dengan mengunakan 10 Colt Diesel langsung disambut Ketua DPRD Riau. Sehingga massa yang ikut didalam orasi tersebut langsung terdiam. Tak satupun mereka berkata.
Bahwa program HTR yang dicanangkan pemerintah Indonesia dalam membangun Hutan Indonesia berdampak positif bagi perkembangan investasi dibidang kehutanan. "Hal ini sangat memberikan ilkim
positif bagi perekonomian masyarakat dengan adanya dukungan investor-investor lokal maupun luar negeri. Sehingga wujud kepedulian dari pemerintah dengan seperangkat aturan perlu didukung dengan seksama," ungkap Koodinator Lapangan FMP-HTR, Wuwung Pribadi kepada RiauInfo usai orasi di depan Kantor DPRD Riau, Rabu (4/7).
Menurut Wuwung, masyarakat berasumsi terdapatnya perbedaan penafsiran antara instansi kepolisan dan dinas kehutanan dalam penagangan Illegal Logging ini. Dimana hasil hutan tanaman industri yang diolah oleh masyarakat dan diangkut ke tempat industri pengelolaan dan pengangkutnya juga ditangkap oleh polisi. Sementara itu, izin pengelolaan dan pengangkutnya telah lengkap dikeluarkan oleh instansi terkait dan berwenang untuk mengeluarkannya.
"Kami saat ini sangat khawatir dengan kebijakan pihak kepolisian yang kurang aspiratif terhadap rakyat kecil. Hal inilah membuat para investor memilih untuk hengkang dari usaha industri perkayuan rakyat ini," katanya.
Terangnya lagi, tuntutan FMP-HTR yakni agar pihak kepolisian dapat menciptakan iklim yang kondusif kepada usaha HTR, diminta kapolda jangan salah tangkap lagi terhadap usaha legal ini dan semua kayu-kayu yang dibawa ada izin yang dari pihak yang berweang (Dinas Kehutanan).
Sementara itu, Ketua DPRD Riau drh.H. Chaidir MM didampinggi oleh anggota dewan dari Komisi C DPRD Riau, Drs Abu Bakar Siddik mengatakan sangat mendukung atas aspiratif yang dilakukan masyarakat asal Kampar ini. Semuanya akan dilihat terlebih dahulu apa permasalahan yang terjadi. Sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik.
Demo kali ini adalah demo yang keempat kalinya. "Aspirasi yang disampaikan FMP-HTR akan kita bahas nanti, sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya mengakhiri. (dowi)
.jpg)
