Miskinnya Wawasan Pemimpin Puncak Lambatnya Geliat Pembangunan Diantara Gelimang APDB

313 views

Oleh: Idral Amri (Kuala Lumpur)

Hampir delapan tahun era otonomi daerah diberlakukan, namun sangat minim perkembangan yang signifikan dapat dirasakan oleh rakyat, sebagai pemilik otoritas daerah (baca re-Public), betapa pembangunan seakan tidak bernyawa, berjalan ditempat, tidak punya arah gerakan strategis, sementara orang lain bergerak semakin cepat.

Lihat saja, pembangunan yang dilakukan hanya berdasarkan libido dan kehausan politik dan kekuasaan, tidak ada yang bervisi kerakyatan, meningkatan pendapatan daerah, memutus ke-terisolasian, memajukan dan menyiapkan infra struktur yang baik untuk menarik para FDR (foreign direct investor).

Pembangunan masih berkisar pada gedung yang tidak memberikan out come dan dampak positif pada perekonomian masyarakat, kurang sensitif dan cenderung menyakiti hati pemilik negeri (meminjam dari kata Re-Public).

Dari dulu mereka tidak pernah berpikir dan berencana untuk memajukan daerah, secara serius, semuanya dalam konteks main-main, main-main untuk buat jalan yang dalam 3 bulan sudah tidak layak lagi, main-main dalam kunjungan bisnis, lebih banyak seremonial dibanding tujuan pokok, budaya kerja yang rendah dan tingkat pemhaman yang masih teramat sempit.

Belum hilang diingatan kita, ketika berbicara masalah jalan TOL Pekanbaru-Dumai, alasan Kadis, sangat-sangat naif, katanya “Yang ikut tender hanya 2 perusahaan, kan nggak mungkin kita memaksa orang kalau mereka tidak mau”.

Kenapa Kadis tidak berpikir dan mengolah otak, sedikit berstrategi bagaimana supaya mereka tertarik, seperti yang dilakukan konsorsium Jakarta MONORAIL atau KALTIM yang membuat rel kereta api dan pelabuhan untuk pengangkutan batu bara, dengan pembentukan konsorsium bersama antara PT. Nuansa Citra Coal Investment, PT. Kereta Api dan Pemda KALTIM (detik.com).

Ccara-cara cerdas ini patut diacungi jempol, yang bervisi kerakyatan dan berpikiran maju, melepaskan daerah dari belenggu keda’ifan, sementara di kita, hampir tidak ada proyek-proyek kerakyatan yang berimpak langsung kepada geliat ekonomi rakyat. Pembangunan jalan TOL yang ditunggu-tunggu itu entah kapan terwujud. Padahal itu akan menyerap tenga kerja yang banyak, puncak kecemerlangan daerah, akses ekonomi dan politik rakyat, sedang disisi lain, dana PEMDA Riau yang disimpan di APBD, hampir 8 trilyun, dana pasif, sementara dana untuk membangun jalan TOL dimaksud hanya Rp. 4.9 trilyun, kenapa tidak digunakan untuk membangun jalan yang akan meningkatkan perekonomian rakyat, dan akan menjadi daya tarik investor asing untuk berinvestasi di daerah ini ?

Kalau tidak banyak investor yang berminat, kenapa tidak Riau, membentuk konsorsium seperti yang dilakukan tetangga kita yang sebutkan sebelumnya, misal dengan membuat konsorsium jalan TOL Pekanbaru-Dumai, dengan pemilik modal 50% Pemda Riau, perusahaan lokal/nasional dan perusahaan asing, kalaupun suatu saat nanti Pemda ingin menarik dananya dari konsorsium, tinggal menjual sahamnya ke publik atau perusahaan pengelola lokal/nasional, cukup sederhana bukan, kecuali memang Pemda tidak punya dana sama sekali bisa dimaklumi, tapi ini surplus dana di SBI pak…!!

Kita lihat Malaka dengan konsep sungainya yang indah, yang ditiru oleh MB (Menteri Besar) setelah melawat US beberapa masa yang dulu. Sekarang konsep sungai indah, dipopulerkan lagi dengan slogan, satu daerah satu sungai di Malaysia, menjadikan daya tarik wisata yang luar biasa untuk malaka.

Berdasarkan utusan malaysia, 30% pendapatan negara berasal dari kunjungan wisata, bagaimana maha karya Mahathir yang menjadikan alasan orang untuk datang dan datang lagi ke Malaysia, konsep PUTRA JAYA yang megah, sebagai pusat pemerintahan, ikon Menara Kembar, menjadi daya tarik luar biasa wisatawan berkunjung ke Malaysia.

Mengukur diri berkaca badan, rasanya belum ada pemerintah daerah ini yang berpikir melampaui masanya seperti Mahathir PM Malaysia. Yang ada barulah pemimpin yang berorientasi kekuasaan, bukan pemimpin yang berorientasi kerakyatan.

Lihat saja pembangunan gedung gubernur, perpustakaan, untuk apa itu semua? Berapa banyak orang Pekanbaru yang akan datang kesana, sedang untuk survive hidup saja masih sangat banyak, apalagi punya waktu untuk membaca dan menjejakkan kaki ke kantor gubernur dan sebelahnya itu, sungguh ironis bukan?

Proyek buang-buang duit pemerintah, apa yang harus dilakukan tidak dilakukan, dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, itu yang dilakukan, visi apa pemerintahan yang kita cintai ini..? Mau dibawa kemana duit publik ini..?

Apakah pendidikan pemimpin yang kurang atau libido rupiah yang melampau yang membuat kebijakan diluar akal sehat sering kali muncul di pertontonkan ke publik? Saya pikir rakyat yang tidak berpendidikanpun paham apa maksud pembangunan semua ini. Tapi mbok ya yang cerdas sikit, bukankah dengan pembuatan jalan Tol juga ada dana proyeknya dan sekaligus memberikan visi kenegaraan yang lebih baik, dan meningkatkan perekonomian serta mengurangi pergesekan politik dan sosial, yang akan berujung terciptanya kepuasan masyarakat secara cerdas.

Dan bukankah dengan cara yang elegen begitu, kepercayaan dan kelanggengan kekuasaan juga akan mengikut..? Wallahu ‘alam bin syawab, hanya Tuhan dan mereka lah yang tau, untuk apa semua ini..?

Penulis adalah anak Riau, peserta Program PhD/ Postgraduate Researcher MRU, Fac of Chem & Nat Res Eng, UTM Malaysia. Email: idral_amri@yahoo.com

 

 

Posting Terkait