BENGKALIS (RiauInfo) – Tujuan pendirian dan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bengkalis, seperti PT Bumi Laksamana Jaya (PT BLJ) merupakan salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya untuk membantu proses percepatan pembangunan ekonomi masyarakat (PEM). Sebagai salah satu jembatan agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang ada.
Pemikiran yang mendasari didirikannya BUMD di berjuluk Negeri Junjungan ini, disampaikan Syamsurizal ketika mengadakan temu ramah dengan Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Riau (PDSPR) menjadi PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut, Senin (11/2).
Disamping itu, keberadaannya diharapkan mampu memberikan konstribusi bagi pengurangan jumlah pengangguran di daerah ini. “Hal yang juga tidak kalah pentingnya, adalah untuk menumbuhkembangkan semangat dan wawasan wiraswasta, bukan hanya di kalangan karyawan BUMD, tetapi juga kepada masyarakat.
Sebagai salah satu wadah pendidikan jiwa wiraswasta. Kemudian, diharapkan juga mampu memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah,” terang Syamsurizal.
Selain ketua Pansus H Azwir Alimuddin (PPP), adapun anggota DPRD Riau yang hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya Robin P Hutagalung (PDI Perjuangan), H Badrun A Saleh dan HM Johar Firdaus (Partai Golkar), Syafruddin Sa’an (PKS), Jhon Pieter Simanjuntak (PDS), dan H Yuda Bakti (PAN).
Sedangkan dari jajaran Pemkab Bengkalis diantaranya Asisten I H Burhauddin, Asisten II H Zakaria Yusuf, Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah H Umran, Kadis Kesejahteraan Sosial H Arianto, Ketua Bappeda H Eldy Ramli, Kadipenda H Tuah Hasrun Saily dan Kepala Bawasda H Hasraf Saily. Sementara dari jajaran PT BLJ diantaranya H Landung Abdullah, Tengku Hasnun dan Muhammad Milchan dan (Dewan Komisaris) serta T Munzir Bey (Direktur Utama).
Pada kesempatan itu, selain mendengar langsung pemaparan tentang sejarah, perkembangan, bidang usaha dan kondisi terkini PT BLJ dari T Munzir, pada saat Tanya jawab, seluruh anggota Pansus juga menanyakan langsung tentang hal tersebut kepada Bupati Bengkalis.
Mengenai dipilihnya Kabupaten Bengkalis sebagai tempat ‘berguru’ oleh Pansus Perubahan Badan Hukum PDSPR menjadi PT SPR, kata Azwir mengatakan karena sesuai informasi yang mereka peroleh, PT BLJ merupakan salah satu BUMD di Bumi Lancang Kuning yang cukup pesat perkembangannya.
“Terus yerang, kami dari Pansus merasa susah untuk mencari BUMD di Riau sebagai lokasi tempat berkunjung untuk sharing idea. Namun, berdasarkan informasi dari berbagai pihak yang kami peroleh, PT BLJ merupakan salah satu BUMD yang berkembang cukup pesat. Makanya kami ke Bengkalis,” ujar Azwir seraya mengaku baru kali ini disambut secara lengkap ketika Pansus melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang ada di Riau.
Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dan dipertanyakan Pansus, adalah soal rekrutmen jajaran direksi PT BLJ yang direkrut melalui proses fit and proper test. Memang, dalam kesempatan itu, Syamsurizal mengatakan bahwa jajaran direksi PT BLJ sebelum diangkat, terlebih dahulu dilakukan fit and proper test.
“Selain harus memenuhi berbagai syarat, rekrument jajaran direksi PT BLJ dilakukan oleh lembaga independen dan melalui proes fit and proper test. Dalam rekrumen ini kami bekerjasama dengan pihak Universitas Indonesia ,” terang Syamsurizal.
Terkait dengan perubahan Badan Hukum PDSPR menjadi PT SPR, Azwir mengatakan, hal ini dilakukan agar keberadaannya benar-benar dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masayarakat. “Insya Allah, hasil kerja Pansus ini akan kami sampaikan Selasa (12/2) besok,” terang Azwir.(ad/rls)Pansus DPRD Riau ‘berguru’ ke Bengkalis
BENGKALIS (RiauInfo) – Tujuan pendirian dan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bengkalis, seperti PT Bumi Laksamana Jaya (PT BLJ) merupakan salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya untuk membantu proses percepatan pembangunan ekonomi masyarakat (PEM). Sebagai salah satu jembatan agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang ada.
Pemikiran yang mendasari didirikannya BUMD di berjuluk Negeri Junjungan ini, disampaikan Syamsurizal ketika mengadakan temu ramah dengan Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Riau (PDSPR) menjadi PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut, Senin (11/2).
Disamping itu, keberadaannya diharapkan mampu memberikan konstribusi bagi pengurangan jumlah pengangguran di daerah ini. “Hal yang juga tidak kalah pentingnya, adalah untuk menumbuhkembangkan semangat dan wawasan wiraswasta, bukan hanya di kalangan karyawan BUMD, tetapi juga kepada masyarakat.
Sebagai salah satu wadah pendidikan jiwa wiraswasta. Kemudian, diharapkan juga mampu memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah,” terang Syamsurizal.
Selain ketua Pansus H Azwir Alimuddin (PPP), adapun anggota DPRD Riau yang hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya Robin P Hutagalung (PDI Perjuangan), H Badrun A Saleh dan HM Johar Firdaus (Partai Golkar), Syafruddin Sa’an (PKS), Jhon Pieter Simanjuntak (PDS), dan H Yuda Bakti (PAN).
Sedangkan dari jajaran Pemkab Bengkalis diantaranya Asisten I H Burhauddin, Asisten II H Zakaria Yusuf, Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah H Umran, Kadis Kesejahteraan Sosial H Arianto, Ketua Bappeda H Eldy Ramli, Kadipenda H Tuah Hasrun Saily dan Kepala Bawasda H Hasraf Saily. Sementara dari jajaran PT BLJ diantaranya H Landung Abdullah, Tengku Hasnun dan Muhammad Milchan dan (Dewan Komisaris) serta T Munzir Bey (Direktur Utama).
Pada kesempatan itu, selain mendengar langsung pemaparan tentang sejarah, perkembangan, bidang usaha dan kondisi terkini PT BLJ dari T Munzir, pada saat Tanya jawab, seluruh anggota Pansus juga menanyakan langsung tentang hal tersebut kepada Bupati Bengkalis.
Mengenai dipilihnya Kabupaten Bengkalis sebagai tempat ‘berguru’ oleh Pansus Perubahan Badan Hukum PDSPR menjadi PT SPR, kata Azwir mengatakan karena sesuai informasi yang mereka peroleh, PT BLJ merupakan salah satu BUMD di Bumi Lancang Kuning yang cukup pesat perkembangannya.
“Terus yerang, kami dari Pansus merasa susah untuk mencari BUMD di Riau sebagai lokasi tempat berkunjung untuk sharing idea. Namun, berdasarkan informasi dari berbagai pihak yang kami peroleh, PT BLJ merupakan salah satu BUMD yang berkembang cukup pesat. Makanya kami ke Bengkalis,” ujar Azwir seraya mengaku baru kali ini disambut secara lengkap ketika Pansus melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang ada di Riau.
Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dan dipertanyakan Pansus, adalah soal rekrutmen jajaran direksi PT BLJ yang direkrut melalui proses fit and proper test. Memang, dalam kesempatan itu, Syamsurizal mengatakan bahwa jajaran direksi PT BLJ sebelum diangkat, terlebih dahulu dilakukan fit and proper test.
“Selain harus memenuhi berbagai syarat, rekrument jajaran direksi PT BLJ dilakukan oleh lembaga independen dan melalui proes fit and proper test. Dalam rekrumen ini kami bekerjasama dengan pihak Universitas Indonesia ,” terang Syamsurizal.
Terkait dengan perubahan Badan Hukum PDSPR menjadi PT SPR, Azwir mengatakan, hal ini dilakukan agar keberadaannya benar-benar dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masayarakat. “Insya Allah, hasil kerja Pansus ini akan kami sampaikan Selasa (12/2) besok,” terang Azwir.(ad/rls)
.jpg)
