Kepada wartawan di Pekanbaru, Rusli Zainal mengatakan KPK telah menyatakan bingkisan parsel dan disko untuk pejabat adalah salah satu bentuk gratifikasi. Karena itu para pejabat diminta untuk tidak menerima bingkisan parsel atau apa saja.
Menurut Gubri, hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.20/001. Pada pasal 12B ayat 1 disebutkan gratifikasi, pemberian dalam arti luas, adalah suap jika berhubunan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
"Meski semua parsel tidak menjurus ke arah tersebut, untuk mengantisipasinya tindakan oenyelewengn makanya parsel dilarang untuk diterima," ungkap Gubri lagi. Sebenarnya hal ini sudah lama diberlakukan dan saat ini juga sudah sangat jarang pejabat terima parsel.
Namun begitu Gubri merasa perlu mengingatkan lagi agar jangan sampai ada pejabat mendapatkan masalah hanya gara-gara menerima parsel. Sebab sanksinya sangat berat, baik penerima maupun pemberi akan dkenakan sanksi penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta denda minimal Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.(ad)
Pejabat di Riau Dilarang Terima Parsel
Kiki
Rabu, 25 Agustus 2010 - 02:44:24 WIB
Pilihan Redaksi
IndexSMSI Riau Gelar Workshop ''Publisher Rights'' Bersama Ketua Dewan Pers
Kepala BNPB Pimpin Rakor Penanganan Erupsi Gunung Ruang
Setelah Lebaran, PWI Pusat Kembali Gelar UKW Gratis se-Indonesia
Wow, Tiga Gubernur Riau Pada Masanya Hadir pada Buka Puasa Bersama PWI Riau
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Umum
SMSI Riau Gelar Workshop ''Publisher Rights'' Bersama Ketua Dewan Pers
Rabu, 24 April 2024 - 19:12:02 Wib Umum
Semangat Juang di Ladang Minyak PHR, Merayakan Idulfitri dengan Dedikasi untuk Negeri
Sabtu, 06 April 2024 - 19:53:28 Wib Umum