PEKANBARU (RiauInfo) - Pemerintah Provinsi Riau menjalin kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Bumi Lancang Kuning dalam penyedian tenaga akutansi yang akan diperbantukan pada setiap Kepala Sub Bagian Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD minimal dua orang. Pasalnya, hal ini dilakukan terkait dari hasil pemeriksaan BPK-RI Pekanbaru.
[Bahwa dengan adanya belanja aparatur yang belum didukung bukti pengeluaran yang lengkap. Hal ini juga dapat dijelaskan bahwa dalam penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau dengan pendekatan sistem anggaran berbasis kinerja.
Semuanya masih diperlukan aparat yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan yang memiliki pemahaman dan ketaatan dengan peraturan perundang-undangan menyangkut pertanggungjawaban. Sehingga dimasa mendatang kondisi tersebut dapat dielimenir bahkan dihilangkan.
"Untuk itu kita (Pemprov Riau) melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada disini," kata Gubernur Riau HM Rusli Zainal kepada RiauInfo usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Riau, Senin (16/7).
Selain itu, untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kualitas aparat dalam penatausahaan keuangan daerah, terutama dalam melaksanakan ketentuan yang terjait dengan pelaksanaan sistem anggaran presatsi kerja.
"Maka hal ini menjadi perhatian kami secara terus menerus melakukan pembinaan. Dan memberikan kesempatan pada aparat pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi," katanya.
Dengan demikian diharapkan, temuan yang tidak sesuai peruntukannya dan kurang didukung bukti yang lengkap tidak terulang lagi dimasa mendatang. Khusus terhadap rekomendasi dari BPK-RI Pekanbaru sebahagian besar telah ditindaklanjuti, kecuali temuan pada Dinas Peternakan dan Sekretariat DPRD Riau. "Kami juga berharap dalam waktu 60 hari sudah harus dapat ditindak lanjuti," tandasnya. (dowi)
