Pemprov Riau Tingkatkan Kemandian Perekonomian Masyarakat

379 views

MASYARAKAT yang tangguh adalah masyarakat yang mandiri dari segala bidang, termasuk bidang perekonomian. Pemprov Riau sendiri sudah lama berkeinginan masyarakat Riau bisa mandiri di bidang perekonomian. Untuk itu berbagai program telah dijalankan diantaranya melalui Program Pembedayaan Masyarakat Desa.

Program yang dijalankan Pemprov Riau melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) itu telah digulir sejak tahun 2005 lalu. Dalam program ini Pemprov Riau telah mengucurkan modal sebesar Rp500 juta untuk setiap desa. Berkat dukungan seluruh kabupaten/kota, program ini telah berjalan dengan lancar.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah Sapi K2i yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Lebih dari 5000 ekor sapi telah dibagikan pada petani miskin untuk dikembangkan menjadi peternakan. Untuk itu Pemprov Riau telah mengelontorkan dana sebesar Rp50 miliar.

Selain itu juga digelar program Usaha Ekonomi Kecil Simpan Pinjam (UEK SP). Program ini mendapatkan kesuksesan yang luar biasa, sehingga mendapatkan apresisasi dari masyarakat dan banyak masyarakat mengharapkan untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan.

Dari data yang diperoleh di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan desa, diketahui sejak tahun 2005 lalu Pemprov Riau telah mengucurkan dana program pemberdayaan masyarakat kepada 848 desa di Riau, dimana setiap desa mendapatkan 500 juta.

Dana tersebut ternyata telah memberi hasil positif bagi masyarakat. Ini dapat dibuktikan dari Rp390 miliar yang dikucurkan, penggulirannya telah mencapai Rp1,284 triliun. “Ini artinya pengguliran dana tersebut sudah cukup bagus,” ungkap Lena Ervan, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembagunan Desa, Senin (4/11) di Pekanbaru.

Dia menyebutkan, dana itu memang diperuntukan untuk masyarakat dalam upaya meningkatkan usaha mereka. Masyarakat yang membutuhkan modal untuk meningkatkan usahanya bisa menggunakan dana yang telah dikucurkan ke desanya masing-masing.

Dia mengatakan, pemerintah provinsi Riau memang akan terus melakukan upaya peningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui dana yang disalurkan melalui UEP-SP yang ada di desa yang diberikan dana tersebut.

Disebutkannya, dana pemberdayaan masyarakat tersebut akan terus disalurkan ke desa-desa atau kelurahan yang belum mendapatkannya. “Kita ingin perekonomian masyarakat akan terus terpacu dengan adanya program tersebut,” jelasnya.

Dia menyebutkan, saat ini memang telah terjadi peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang semakin menurun. Bila tahun 2004 lalu angka kemiskinan di Riau masih sekitar 14 persen, sekarang hanya 8,06 persen.

Angka Kemiskinan

Berdasarkan Data Bappeda Provinsi Riau diketahui angka kemiskinan di Riau terus mengalami penurunan. Hingga kini untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,60 menjadi 76,7. Provinsi Riau urutan ketiga secara nasional setelah Sulawesi Utara dan DKI Jakarta. Untuk pencapaian target (MDGs) Milenium Developmen Goals saat ini, tujuan utara pemerintan adalah pedesaan.

Pemprov Riau sendiri optimis Riau mampu mencapai target MDGs guna menurunkan angka kemiskinan. Salah satu menyokong turunnya angka kemiskinan itu adalah Program Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Desa, baik itu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) maupun program dari Pemerintah Daerah sepert PPD.

Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit pada Rakor Fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan dan PPD yang diselenggarakan BPMPD Riau belum lama ini mengatakan para fasilisator ini adalah pejuang di desa untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat desa dan menumbuh kembangkan usaha di pedesaan.

Menurut dia, desa adalah sumber kehidupan dan tempat orang kota bergantung hidup. Seperti pengadaan pangan, semua berasal dari desa. Namun di desa pula angka kemiskinan cukup tinggi, sehingga arah pembangunan harus diprioritaskan di desa.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan BPM-Bangdes Riau, H Daswanto mengatakan PNPM MPd merupakan program unggulan pemerintah yang targetnya melakukan pemberdayaan masyarakat pedesaan, khususnya warga miskin.

Melalui pelatihan ini diharapkan akan memantapkan pembinaan dalam memberikan motivasi pada masyarakat pedesaan. Juga mempercepat pencerdasaran masyarakat desa demi peningkatan pembangunan Riau. Karena itu pemerintah Riau akan terus meningkatkan program UEP SP dan ditargetkan diua tahun ke depan akan mencapai 900 desa se-Kabupaten/Kota di Riau.

Desa Perbatasan

Untuk tahun 2014 mendatang, Pemprov Riau melalui BPM Bangdes akan lebih fokus dalam pengembangan potensi masyarakat desa yang berada di perbatasan dengan negara tetangga. Langkah ini sengaja diambil demi memberdayakan masyarakaty desa, sehingga perkembangan desa yang berada di perbatasan itu akan lebih meningkat.

Daswanto mengatakan, banyak potensi yang bisa dikembangkan di kalangan masyarakat di daerah perbatasan itu. Potensi-potensi yang selama ini hanya tersimpan itu tentunya akan bisa dikembangkan untuk kepentingan perekonomian masyarakat di sana.

Disebutkannya, pihaknya sudah membuat perencanaan yang cocok untuk dikembangkan di sana. Nantinya pihaknya juga akan mengajak perguruan tinggi melakukan Kajian Akademis terhadap potensi apa yang dimiliki di desa berbatasan itu. Dari kajian itulah nantinya Pemprov Riau akan menyusun program pengembangannya.

Deswanto sendiri berkeyakinan program yang akan dilakukannya itu tidak akan tumpang tindih dengan program yang dilakukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Riau. Sebab kedua badan ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Walaupun begitu pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan BPPD.(adv)

Foto Lainnya:

Posting Terkait