PEKANBARU (RiauInfo) - Terkait dengan keputusan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) secara resmi mengawasi empat daerah di Riau, pasalnya bisa mengurus pemerintahannya sendiri dengan indikasi sangat rendah. Hal ini perlu diteliti kembali oleh Depdagri, dengan pernyataan resmi yang telah dikeluarkannya.
"Kalau saya menilai dari segi pembangunan berjalan di empat Kabupaten yang baru saja dimekarkan dari Kabupaten Induk telah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Coba kalian lihat sendiri bagaimana perkembangan pembangunan baik itu di Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Pelalawan. Sudah mulai pesat," Ungkap Gubernur Riau, HM Rusli Zainal kepada wartawan usai membuka secara resmi
workshop Pilkadasung 2008 di Hotel Ibis, Pekanbaru, Selasa (19/6). Menurut Rusli, kalau mengenai anggaran dari enam Kabupaten yang baru dimekarkan di Provinsi Riau ini jauh lebih besar.
"Kalau kita bandingkan Kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia, kita lebih besar. Hal ini jangan tidak perlulah untuk dibesar-besarkan. Karena dampak yang akan timbul kekacauan diantara kita," katanya.
"Tak kurangnya dari enam kabupaten yang telah kita mekarkan. Contony saja kalau dilihat dari segi mulai dari perangkat pemerintah hingga kepada sarana infrastruktur sudah berjalan apa yang kita harapkan," pujinya.
Terangnya lagi, daerah (semua provinsi) mempunyai ketergantungan dengan pusat. Seperti Dana Bagi Hasil (DBH). "Dimana setiap anggaran tersebut adalah merupakan hak daerah masing-masing," ujarnya.
Keempat daerah yang diawasi Depdagri, adalah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuasing), Rokan Hulu (Rohul), Rokan Hilir (Rohil) dan Pelelawan. (dowi
