Program Rumah Layak Huni Pemprov Riau Banyak Membantu Warga Miskin

620 views
PEMPROV Riau sangat perhatian terhadap kehidupan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, tidak hanya yang ada di daerah perkotaan tapi juga perkotaan. Salah satu bentuk perhatian itu adalah dengan adanya program pembangunan Rumah layak Huni (RLH) dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di setiap kabupaten/kota di Riau.

Berkat program ini, kini banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di wilayah merasakan manfaatnya. Jika selama ini mereka masih menjadi penghuni rumah yang sjudah tidak layak lagi dihuni, sekarang mereka sudah memiliki rumah layak huni yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan.

Pada tahun 2012 lalu saja Pemprov Riau melalui Dinas Sosial telah melakukan rehabilitas rumah tidak layak huni sebanyak 182 unit di sembilan kabupaten/kota di Riau. Dalam program ini, pemilik rumah yang tidak layak huni menerima uang sebanyak Rp10 juta setiap rumah untuk membeli seng, semen dan bahan bangunan lainnya.

Adapun sembilan kabupaten/kota yang mendapatkan program rehabilitas rumah tak layak huni itu adalah Indragiri Hilir sebanyak 50 unit, Indragiri Hulu sebanyak 18 unit, Pelalawan sebanyak 3 unit, Kuantan Sengingi 38 unit, Kampar 8 unit, Bengkalis 10 unit, Siak 15 unit, Pekanbaru 34 unit dan Kota Dumai sebanyak 6 unit.

Menurut Drs H Said Saqlul Amri SE yang waktu itu menjabat Kepala Dinas Sosial Riau, sebelumnya program rehabilitas rumah tidak layak huni sudah dijalankan di Desa Peranap, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 20 unit rumah. Disini masyarakat juga mendapatkan bahan bangunan dan mereka sendiri yang membangun.

Program ini berjalan lancar. Ini dapat dilihat para penerima program tersebut telah memanfaatkan bahan bangunan bantuan dari Pemprov Riau tersebut untuk merubah rumahnya menjadi layak huni. Sekarang rumah mereka sudah menjadi rumah layak huni yang memenuhi standar kesehatan.

Selain membantu masyarakat kurang mampu dalam bidang perumahan, Pemprov Riau juga sangat perhatian kepada keberadaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Di Riau sendiri setidaknya ada lima suku ali KAT yaitu Suku Bonai, Sakai, Talang Mamak, Suku Laut dan Suku Hutan. Mereka tersebar di sekitar 60 desa di 8 kabupaten.

Sedangkan jumlah suku asli tersebut diperkirakan sebanyak 4.372 kepala keluarga di 70 lokasi yang sudah diberdayakan, 110 KK di 2 lokasi yang sedang diberdayakan, dan 3.942 KK di 60 lokasi yang belum diberdayakan. Pemberdayaan KAT dilakukan tidak hanya melalui APBD Riau, namun juga melalui APBN.

Desa Bonai

Pemberdayaan ini misalnya membangun 55 unit rumah bagi masyarakat di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu melalui APBN 2011. Disini juga dibangun berbagai fasilitas sosial seperti SD, Puskesmas Pembantu, dan sebagainya. Untuk semua ini Dinas Sosial selalu berkoordinasi dengan instansi terkait.

Di Desa Bonai ini juga dibangun satu unit rumah ibadah melalui dana konsentrasi APBN 2012. Selain itu Pemprov Riau mengalokasikan jatah hidup berupa bahan pangan seperti beras, susu, minyak goreng, gula pasir, teh celjup bagi 56 kepala keluarga.

Pemprov Riau juga membangun rumah layak huni di Dusun Puyu-puyu, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam sebanyak 55 unit. Pembangunannya dilakukan oleh kontraktor dengan diawasi secara kontinyu oleh oleh konsultan pengawas yang ditunjuk. Sebelumnya di Dusun Kasang Salak juga dibangun rumah layak huni sebanyak 55 unit juga melalui APBN 2011.

Said Saqlul mengatakan keterbatasan anggaran APBD Riau dalam upaya memberdayakan KAT disikapi Dinas Sosial dengan mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Untuk 2013, Kementerian Sosial mengalokasikan bantuan berupa pembangunan rumah layak huni sejumlah 55 unit di Desa Sokop, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pembangunan KAT melalui program-program pemberdayaan, menurut Said Saqlul bertujuan mewujudkan KAT yang mandiri dalam berbagai aspek kehidupan serta mengembangkan kemandirian ahar mereka mampu melakukan perubahan sosial dan mampu mendapatkan sistem serta potensi lingkungan.

Dalam proses pemberdayaan KAT, bukan saja sebagai objek pembangunan, namun diharapkan mereka dapat mandiri dan mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dalam hal ini Pemprov Riau melalui Dinas Sosial memberdayakan KAT dalam berbagai aspek diantaranya pembangunan pemukiman, pendidikan, dan sarana untuk peningkatan penghasilan.

Manfaat diberikannya bantuan pemukiman ini agar budaya hiudp berpindah-pidak (nomaden) secara berlahan terkikis. Selain itu hasil dari kegiatan pemberian bantuan program KAT berdampak pada kesehatan dan sanitasi lingkungan, dimana warga KAT sudah dapat menata lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.

Festival KAT

Perhatian terhadap KAT tidak hanya melalui Dinas Sosial saja, tapi Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Riau juga punya perhatian yang sama. Ini dapat dibuktikan dengan digelarnya Jambore Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Provinsi Riau di Gedung Daerah, 20-23 Oktober lalu.

Jambore tersebut diikuti sebanyak 135 peserta dari 6 suku terpencil di 9 kabupaten Riau, seperti Suku Duano (Laut), Bonia, Akit, Talang Mamak, Suku Petalangan, Sakai dan lainnya.

Ketua Umum (Ketum) BK3S Riau, Septina Primawati Rusli menegaskan, Jambore KAT ini bertujuan untuk memberikan pembinaan pada komunitas adat terpencil yang memang mengalami masalah kesejahteraan, terutama di bidang kesehatan. “Harapan kita dari kegiatan ini, akan dapat membuka wawasan mereka melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan,” harapnya.

Kegiatan Jambore itu diisi oleh kegiatan sarasehan sehari, pagelaran seni, pemeran, outbound dan wisata kota mengunjungi mall yang mempunya fasilitas modern seperti lift dan eskalator untuk peserta. Untuk acara wisata kota (city tour) dimulai ke gedung DPRD Riau, Pustaka dan Bandara SSK II, serta Stadium Utama dan Mall.

“Ini juga dapat menambah pengetahuan mereka naik Lift, Escalator dan lebih mengenal dunia luar,”papar Septina lagi.

Sekedar informasi warga KAT yang mengikuti kegiatan tersebut diinapkan di hotel Ratu Mayang Garden. Dan bagi warga umum juga dapat menyaksikan para warga KAT mengenakan baju kebesaran suku mereka masing-masing.

BK3S juga akan menghadirkan para tokoh suku terasing yang berpendidikan dan sudah berhasil menduduki jabatan di Pemerintahan. “Kita juga menghadirkan tokoh KAT yang sudah menjadi Camat, Dosen dan lainnya,” tuturnya.(advetorial)

Foto Lainnya:

Posting Terkait