Rapimnas Golkar Lahirkan Tujuh Point Penting

"Memang benar hasil Rapimnas akan disampaikan ke masing-masing daerah. Saya rasa tujuh point penting hasil Rapimnas dapat menjadi acuan bagi semua kader Golkar. Sehingga Golkar kedepan lebih baik lagi dalam mendukung semua program Pemerintah Pusat," ungkap Wakil Ketua DPW Partai Golkar, Drs H Ruspan Aman, MH kepada RiauInfo di Kantor DPRD Riau, Rabu (28/11). Menurut Ruspan, adapun tujuh point penting hasil Rapimnas Golkar di Jakarta adalah pertama untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dari proses tersebut partai Golkar itu dilaksanakan non-konvensi. Tetapi prosesnya melalui Rapimnas yang diselengarakan partai Golkar. Bahwa Rapimnas tersebut dilaksanakan sesudah Pemilu 2009 nanti, yang pesertanya DPP tingkat I di seluruh Indonesia. Sebelum Rapimnas, dilaksanakan terlebih dahulu survei terhadap balon Presiden dan Wakil Presiden yang terdiri dari tiga lembaga. Kata Ruspan, yang disurvei adalah pengurus, para kader dan simpatisan partai Golkar. Kedua, petunjuk pelaksana (Juklak) di Partai Golkar tetap berlaku Juklak yang telah ada yaitu Juklak No.5 tahun 2005 dan disempurnakan menjadi Juklak 145 tahun 2007. Dan dihimbau kepada seluruh jajaran Golkar harus dapat mensukseskan Pilkada tersebut hingga 2008 mendatang. Ketiga, Partai Golkar tetap sebagai pendukung pemerintah sampai tahun 2009. Namun Golkar wajib menyampaikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah Republik Indonesia (RI). Keempat, fungsionaris Golkar Pusat telah mengiventarisasi dan melakukan orientasi fungsionaris mulai dari Desa tahun 2008 hingga Pilpres tahun 2009 sudah turun ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga semuanya dapat terjadwal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengurus Golkar dan wajib membuat laporan tertulis. Kelima, Tergat untuk menghadapi Pemilihan Presiden tahun 2009 nanti, Golkar menargetkan secara nasional 30 persen. Maka seluruh jajaran Golkar baik Pusat hingga Desa maupun lurah diberikan kesiapan lebih ekstra untuk mencapai target tersebut. Kalau dibandingkan tahun 2004 lalu hanya 24 persen. Keenam, kepengurusan Partai Golkar baik Provinsi hingga Desa supaya dievaluasi eksistensinya dan disempurnakan kepengurusan dalam bentuk PAW. Bahwa hal ini diharapkan sudah selesai Maret 2008 mendatang. Dan ketujuh, daerah-daerah yang belum melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), sesuai dengan tingkatannya wajib sudah menyelesaikan Rakerda paling lambat Desember 2007 ini. Sedangkan untuk pelaksanaan orientasi fungsionaris Golkar tingkat I dan Kabupaten/Kota serta Diklat Kader dilaksakan tahun 2009. "Saya berharap dengan adanya tujuh point penting dari hasil Rapimnas Partai Golkar, dapat memudahkan Golkar untuk mencapai target yang telah kita tetapkan secara bersama-sama," kata Ruspan sembari berharap. (Dd)