Riau Fokus Soal Infrastruktur

462 views

BALI (RiauInfo) – Rapat kerja Presiden dan Wakil Presiden dengan para menteri dan gubernur se-Indonesia di Istana Tampak Siring, Bali benar-benar dimanfaatkan oleh para gubernur untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di daerahnya masing-masing.


Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal SE MP misalnya, memanfaatkan momen yang sangat strategis tersebut untuk menjelaskan berbagai keperluan infrastruktur yang saat ini dibutuhkan Negeri Lancang Kuning.

Gubri yang mendapat kesempatan berbicara para raker lanjutan (Selasa, 20/4), meminta agar Pemerintah Pusat tidak menyerahkan sepenuhnya kepada daerah soal pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan listrik terutama di kawasan industri. Sebab, kemampuan daerah pasti terbatas. “Di daerah Dumai, Riau, jalan-jalan banyak yang hancur.

Yang disalahkan selalu Pemerintah Daerah. Bagaimana mungkin jalan yang kita bangun bisa bertahan, sementara truk-truk industri yang lewat berat bebannya bisa mencapai 60 ton, padahal jalan itu hanya bisa menahan beban sekitar 8 ton,” ucap Gubri mencontohkan.

Gubri lalu menegaskan, akibat rusak dan minimnya infrastruktur, banyak calon investor yang semula sangat tertarik menanamkan modalnya di Riau, terpaksa mengurungkan niatnya. “Sebenarnya sangat banyak calon investor yang ingin masuk. Tapi begitu melihat kondisi infrastruktur kita, banyak yang balik badan,” keluh Gubri.

Makanya, pada kesempatan itu, Gubri berkali-kali menegaskan pentingnya dukungan Pemerintah Pusat untuk membangun berbagai keperluan infrastruktur di daerah. Apalagi untuk daerah Riau dengan potensi dan letak geografis yang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan beberapa negera tetangga. Sangat disayangkan, tegas Gubri, bila Pemerintah Pusat menyia-nyiakan berbagai potensi yang ada tersebut.

Target Investasi

Pada raker lanjutan kemarin, sejumlah gubernur menginginkan daerahnya dijadikan target investasi utama. Hal itu penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi terkait. Namun, Pemerintah Pusat masih mempertimbangkan perlunya ketersediaan dan kualitas infrastruktur.

Saat ini baru tujuh provinsi yang dipilih Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) menjadi daerah unggulan investasi atau regional champions. “Banyak gubernur yang menghendaki daerahnya juga menjadi regional champion investment karena saat ini baru tujuh yang dianggap BKPM sebagai target investasi utama,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang bertindak sebagai moderator kepada pers di sela-sela raker.

Hal itu, kata Sri, perlu dibicarakan kembali karena terkait infrastruktur dan daya kompetisi, terutama sumber daya manusia. Dia mengingatkan, banyak langkah yang akan diambil pemerintah guna mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen pada akhir 2014 nanti. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan raker.

Sri mengatakan, para ekonom juga diundang hadir dalam raker untuk berbicara dan memberikan pandangan mengenai hal-hal yang dianggap sebagai tantangan sekarang maupun mendatang, khususnya yang sifatnya immediate seperti adanya arus modal. “Bagaimana membuat kebijakan makro ekonomi yang konsisten dengan keinginan membangun stabilitas, dan pada saat yang sama membangun sektor riil yang berkelanjutan,” sebutnya.

Menurut Sri, hal Itu adalah tantangan yang tidak hanya berhubungan dengan pengelolaan fiskal dan moneter secara baik. “Namun, juga dari sisi bagaimana akses kepada capital, financing, dan instrumen pembiayan, terutama dikaitkan kebutuhan instrumen pembiayaan yang sifatnya jangka panjang,” ujar Sri memaparkan.

Terkait dengan peran riset dalam pembangunan ekonomi, Sri mengatakan, memang perlu diketahui bagaimana meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi nasional dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi. “Apa-apa saja yang menjadi persoalan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, kenapa lembaga penelitian baik yang berdiri sendiri maupun di bawah departemen tidak link,” ujarnya.

Sekedar diketahui, hasil raker yang berlangsung sejak Senin (19/4) hingga Rabu (22/4) ini akan dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk Inpres. Raker ini mengacu kepada 10 arahan yang disampaikan Presiden SBY, yakni bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, menaikkan pendapatan per kapita masyarakat, menjaga stabilitas harga-harga, bagaimana agar sumber-sumber pembiayaan pembangunan lebih banyak dari dalam negeri, ketahanan pangan dan air meningkat, ketahanan energi seperti listrik meningkat, daya saing ekonomi di era globalisasi bisa lebih kuat dan yang terakhir bagaimana membangun green ekonomi.

Selain dihadiri para menteri, gubernur, para dirut BUMN, para peneliti, para rektor, raker ini juga dihadiri para pengusaha swasta dari berbagai bidang, termasuk dari media massa. Semua peserta bisa dan boleh berbicara terkait berbagai persoalan yang ada. Dan seperti dikatakan Presiden, out put atau hasil dari raker ini harus bisa memperbaiki kebijakan strategis di masa mendatang, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih baik.(ad/rls)

Posting Terkait