JAKARTA -- Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, Bupati Bengkalis H Syamsurizal beserta delapan Walikota dan Bupati di Bumi Lancang Kuning, Jum'at (20/4) kemarin di Jakarta, mendapat penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Effendi.
Kabag Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri melaporkan, penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah Provinsi Riau serta kabupaten dan kota
tersebut merupakan instansi pemerintah daerah yang memelopori penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
"Untuk kabupaten dan kota, piagam ppenghargaan tersebut langsung Menpan menyerahkan piagam secara langsung kepada Bupati Bengkalis H Syamsurizal, Walikota Pekanbaru dan Dumai serta bupati Inhil,Kampar, Pelalawan, Rohil, Rohul dan Siak. Hanya duakabupaten yang tak menerima piagam yakni Inhu dan Kuansing," jelas Johansyah.
Ditambahkan Johansyah, AKIP adalah sarana untukmewujudkan tata kelola masyarakat yang baik (good governance) pada seluruh instansi pemerintah sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporannya, dijadwalkan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun dalam LAKIP.
Masih menurut Johansyah, pada kesempatan itu ditemui wartawan usai penyerahan piagam penghargaan, Menpan mengatakan bahwa LAKIP adalah simbol dari clean
governance untuk menuju kepada good governance, yakni pelayanan publik yang prima. Oleh sebab itu, tidak boleh dijadikan sekadar formalitas pelaporan semata, melainkan harus menjadi media pertanggung jawaban kinerja dari mandat rakyat.
"Intinya, dalam LAKIP harus menyajikan apa-apa saja yang telah dihasilkan/diperoleh dari apa-apa saja yang telah direncanakan," kata Taufik Effendi.
Kemudian, jelas Johansyah, Menpan juga mengatakan ada beberapa permasalahan yang mesti dipikirkan serius oleh para aparatur. Yakni, munculnya egoisme kedaerahan berbasis etnis. Dalam kaitan ini, Menpan melihat, ada sesuatu yang perlu diubah. Satu sisi kita berbicara tentang NKRI, tapi di sisi lain, kita gemar berbicara putra daerah. Memang tidak ada yang salah.Tapi, perlu pemikiran," jelas Menpan, mengingatkan
Kedua, tambah Menpan, masalah motivasi kerja, yakni terjadi kecenderungan selama ini di hampir seluruh daerah, di mana motivasi timbul hanya karena ada kepentingan. Dan yang ketiga, masalah korupsi.
Sementara, Gubernur Riau dalam sambutannya menyatakan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance, Riau telah melaksanakan program peningkatan pelayanan publik yang prima dan transparan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 tahun 2005 tentang Pelayanan Terpadu Rekomendasi dan Perizinan Pemerintah Provinsi Riau.
Selain itu, kata Rusli, pencegahan korupsi dilakukan dengan sosialisasi Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Gratifikasi di lingkungan Propinsi Riau, kampanye anti korupsi, pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah, membuat pakta integritas kepada setiap pengadaan barang dan jasa dan menyusun rencana aksi daerah tahun 2007 dalam pemberantasan korupsi.
Ditempat yang sama, ketika ditanya arti penghargaan tersebut, Bupati Bengkalis Syamsurizal mengatakan penghargaan ini merupakan perintah atau instruksi untuk bekerja dan memberikan pelayanan lebih optimal.
"Dengan terimanya penghargaan itu, ke depan, maka seluruh aparatur di jajaran Pemkab Bengkalis tentu harus dan terus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas perwujudan clean governance dan good governance yang selama ini telah dijalankan oleh Pemkab Bengkalis," terang Syamsurizal.
Kemudian, Syamsurizal juga menegaskan, atas dengan penghargaan yang diraih ini, pihaknya ingin menjaga konsistensi secara terus menerus secara lebih baik. "Karena itu (good governance-red) merupakan tuntutan masyarakat," ujarnya.Riau Pelopor Penerapan AKIP
JAKARTA -- Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, Bupati Bengkalis H Syamsurizal beserta delapan Walikota dan Bupati di Bumi Lancang Kuning, Jum'at (20/4) kemarin di Jakarta, mendapat penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Effendi.
Kabag Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri melaporkan, penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah Provinsi Riau serta kabupaten dan kota
tersebut merupakan instansi pemerintah daerah yang memelopori penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
"Untuk kabupaten dan kota, piagam ppenghargaan tersebut langsung Menpan menyerahkan piagam secara langsung kepada Bupati Bengkalis H Syamsurizal, Walikota Pekanbaru dan Dumai serta bupati Inhil,Kampar, Pelalawan, Rohil, Rohul dan Siak. Hanya duakabupaten yang tak menerima piagam yakni Inhu dan Kuansing," jelas Johansyah.
Ditambahkan Johansyah, AKIP adalah sarana untukmewujudkan tata kelola masyarakat yang baik (good governance) pada seluruh instansi pemerintah sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporannya, dijadwalkan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun dalam LAKIP.
Masih menurut Johansyah, pada kesempatan itu ditemui wartawan usai penyerahan piagam penghargaan, Menpan mengatakan bahwa LAKIP adalah simbol dari clean
governance untuk menuju kepada good governance, yakni pelayanan publik yang prima. Oleh sebab itu, tidak boleh dijadikan sekadar formalitas pelaporan semata, melainkan harus menjadi media pertanggung jawaban kinerja dari mandat rakyat.
"Intinya, dalam LAKIP harus menyajikan apa-apa saja yang telah dihasilkan/diperoleh dari apa-apa saja yang telah direncanakan," kata Taufik Effendi.
Kemudian, jelas Johansyah, Menpan juga mengatakan ada beberapa permasalahan yang mesti dipikirkan serius oleh para aparatur. Yakni, munculnya egoisme kedaerahan berbasis etnis. Dalam kaitan ini, Menpan melihat, ada sesuatu yang perlu diubah. Satu sisi kita berbicara tentang NKRI, tapi di sisi lain, kita gemar berbicara putra daerah. Memang tidak ada yang salah.Tapi, perlu pemikiran," jelas Menpan, mengingatkan
Kedua, tambah Menpan, masalah motivasi kerja, yakni terjadi kecenderungan selama ini di hampir seluruh daerah, di mana motivasi timbul hanya karena ada kepentingan. Dan yang ketiga, masalah korupsi.
Sementara, Gubernur Riau dalam sambutannya menyatakan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance, Riau telah melaksanakan program peningkatan pelayanan publik yang prima dan transparan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 tahun 2005 tentang Pelayanan Terpadu Rekomendasi dan Perizinan Pemerintah Provinsi Riau.
Selain itu, kata Rusli, pencegahan korupsi dilakukan dengan sosialisasi Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Gratifikasi di lingkungan Propinsi Riau, kampanye anti korupsi, pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah, membuat pakta integritas kepada setiap pengadaan barang dan jasa dan menyusun rencana aksi daerah tahun 2007 dalam pemberantasan korupsi.
Ditempat yang sama, ketika ditanya arti penghargaan tersebut, Bupati Bengkalis Syamsurizal mengatakan penghargaan ini merupakan perintah atau instruksi untuk bekerja dan memberikan pelayanan lebih optimal.
"Dengan terimanya penghargaan itu, ke depan, maka seluruh aparatur di jajaran Pemkab Bengkalis tentu harus dan terus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas perwujudan clean governance dan good governance yang selama ini telah dijalankan oleh Pemkab Bengkalis," terang Syamsurizal.
Kemudian, Syamsurizal juga menegaskan, atas dengan penghargaan yang diraih ini, pihaknya ingin menjaga konsistensi secara terus menerus secara lebih baik. "Karena itu (good governance-red) merupakan tuntutan masyarakat," ujarnya.
