Siapa Yang Layak Sebagai “Pekanbaru 1” ?

MENURUT JADWAL yang telah ditetapkan oleh KPUD kota Pekanbaru, untuk kesekian kalinya kota bertuah akan mencatat sejarah dalam panggung demokrasi di Indonesia dengan melaksanakan pemilihan walikota dan wakil wali kota masa jabatan 2011 - 2016.
Pantaslah rasanya jika perhelatan di negeri yang banyak memiliki ornament pucuk rebung ini cukup menyita perhatian publik, untuk menentukan siapa yang layak menduduki singgasana di Kantor Walikota Pekanbaru. Selain disibukkan beberapa partai politik yang coba mengusung, mendukung bahkan merekomendasikan pencalonan pasangan calon, masyarakat sekarang tengah disibukkan dengan kampanye dan kunjungan-kunjungan dari masing-masing pasangan calon bagi memaparkan program kerja kedepan. Terlepas dari adanya pasangan calon yang mengedepankan isu gender, peningkatan mutu pendidikan, perbaikan perekonomian atau mengurangi tingkat pengangguran, dan lainnya, masyarakat Pekanbaru tentunya harus mampu mengedepankan rasionalitas tentang siapa yang layak dan kurang layak untuk memimpin Pekanbaru hingga 2016 mendatang. Muncul pertanyaan, dari dua pasangan calon yang ada, siapakah yang layak memimpin Pekanbaru periode 2011 – 2016? Fungsi dan Peran Ideal Idealnya, dalam menjalankan kewajiban sebagai walikota dan wakil walikota terpilih tentunya harus mampu mengedepankan nilai-nilai nurani berbasis kerakyatan dan menjalankan amanah undang-undang, sepertihalnya yang tercantum dalam UU No. 32 tentang Otonomi Daerah Pasal 22 (point a-o) yang menjelaskan bagaimana seorang walikota harus mampu “melayani” masyarakatnya dalam berbagai bidang sisi kehidupan. Dan juga Pasal 23 (2) yang menjelaskan tentang keharusan melaporkan secara transparansi terkait pengelolaan keuangan. Peran walikota yang bersentuhan langsung dengan rakyat dan bisa melakukan eksekusi kewenangan secara langsung tentunya harus menjalankan fungsi pemberdayaan masyarkat, pelayanan publik, dan pembangunan karena peran tersebut justru ada pada pemerintah kabupaten/kota. Meskipun dalam tata struktur pemerintahan di sebuah daerah, wewenang gubernur lebih besar akan tetapi sifatnya lebih luas, peran dan fungsi walikota sebenarnya jauh lebih penting dari pada seorang gubernur. Karena dalam kerjanya seorang walikota/bupati harus mampu mengendalikan jalan kerja satker-satker diwilayah kerjanya. Apalagi jika dilihat fungsi gubernur hanya sebatas fungsi koordinasi lintas lintas kabupaten/daerah, pembinaan dan melakukan koordinsasi dengan pusat. Jika demikian, pekerjaan menjadi seorang walikota bukanlah perkara yang mudah. Walikota terpilih langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat menjaga, membantu, memajukan dan memaksimalkan anggota masyarakatnya. Hal seperti ini bukanlah pekerjaan yang mudah dalam dinamika politik daerah, figur walikota yang dicari mustilah memiliki keahlian dalam mengkoordinir urusan dan persoalan masyarakat. Wali kota bukan lah figure “Pak Turut” yang mudah dipermainkan apalatah lagi tentang kebijakan daerah, walikota terpilih nantinya mustilah dapat mengontrol kebutuhan-kebutuhan masyarakat kota Pekanbaru dan sekitarnya. Oleh sebab itu, agar jabatan walikota dan wakil walikota nantinya lebih fungsional yang mampu membangun kota pekanbaru kearah kemajuan maka diperlukan pasangan walikota yang memiliki kedekatan dan kecekapan yang baik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakatnya. Pemimpin Yang Dibutuhkan Kompleksnya peran dan fungsi walikota, tentu bukanlah perkara yang mudah untuk menentukan siapa yang pantas atau siapa yang layak. Walikota harus mampu membina, mengkoordinasikan, memperjuangkan aspirasi demi kemajuan wilayah yang dipimpinnya. Seyogyanya Pekanbaru tidaklah membutuhkan pemimpin yang hanya tahu mengikuti kehendak partai yang mendukungnya, atau meresmikan acara-acara seremonial semata, atau hanya berorientasi “menjual” Pekanbaru saja sedangkan persoala-persoalan di tataran masyarakat kecil dan menengah masih sangat banyak. Pekanbaru juga saat ini, sangat membutuhkan pemimpin yang mampu memperbaiki citra pemerintah kota yang barangkali belum sempat “dijamah” oleh pemimpin periode sebelumnya. Citra yang dimaksud adalah mengembalikan nilai-nilai murni melayu, dalam setiap sendi kehidupan pemerintahan kota. Karena prinsip dan kriteria pemimpin dalam dunia politik melayu adalah :
Sebagai pemimpin banyak tahunya tahu duduk pada tempatnya tahu tegak pada layaknya tahu kata yang berpangkal tahu kata yang berpokok Sebagai pemimpin banyak tahannya tahan berhujan mau berpanas tahan bersusah berpenat lelah tahan berlenjin tak kering kain tahan berteruk sepepak teluk Sebagai pemimpin banyak bijaknya bijak menyukat sama papat bijak mengukur sama panjang bijak menimbang sama berat bijak memberi kata putus Sebagai pemimpin banyak cerdiknya cerdiknya mengurung dengan lidah cerdik mengikat dengan adat cerdik menyimak dengan syarak cerdik berunding sama sebanding cerdik mufakat sama setingkat cerdik mengalah tidak kalah cerdik berlapang dalam sempit cerdik berlayar dalam perahu bocor cerdik duduk tidak suntuk cerdik tegak tidak bersundak Sebagai pemimpin banyak pandainya pandai membaca tanda alamat pandai mengunut mengikuti jejak pandai menyimpan tidak berbau pandai mengunci dengan budi Sebagai pemimpin banyak arifnya didalam tinggi ia rendah didalam rendah ia tinggi pada jauh ianya dekat pada yang dekat ianya jauh Sebagai pemimpin mulia budinya berkuasa tidak memaksa berpengetahuan tidak membodohkan berpangkat tidak menghambat Sebagai pemimpin banyak relanya rela berkorban membela kawan rela dipapak membela yang hak rela mati membalas budi rela melangas karena tugas rela berbagi untung rugi rela beralah dalam menang rela berpenat menegakkan adat rela terkebat membela adat rela binasa membela bangsa Sebagai pemimpin banyak ikhlasnya ikhlas menolong tak harap sanjung ikhlas berbudi tak harap puji ikhlas berkorban tak harap imbalan ikhlas bekerja tak harap upah ikhlas memberi tak harap ganti ikhlas mengajar tak harap ganjar ikhlas memerintah tak harap sembah Sebagai pemimpin banyak taatnya taat dan takwa kepada allah taat kepada janji dan sumpah taat memegang petua amanah taat memegang suruh dan teguh taat kepada putusan musyawarah taat memelihara tuah dan meruah taat membela negeri dan rakyatnya Sebagai pemimpin mulia duduknya duduk mufakat menjunjung adat duduk bersama berlapang dada duduk berkawan tak tenggang rasa Sebagai pemimpin banyak sedarnya memimpin sedar yang ia pimpin mengajar sadar yang ia ajar memerintah sedar yang ia perintah menyuruh sedar yang ia suruh Sebagai pemimpin banyak tidaknya merendah tidak membuang meruah meninggi tidak membuang budi sayang tidak akan membinasakan kasih tidak merusakkan baik tidak mencelakakan elok tidak membutakan buruk tidak memuakkan jauh tidak melupakan dekat tidak bersinggungan petua tidak menyesatkan amanah tidak mengelirukan Sumber : 45win45ad.blogspot.com/2010 : Kriteria-Kriteria Pemimpin Yang Baik Menurut Konsep Politik Melayu)
Dalam Pilkada Kota Pekanbaru kali ini, tentunya kami sebagai masyarakat sedikit banyak masih berharap munculnya seorang pemimpin dari negeri melayu ini yang masih mempunyai niat baik dengan memegang teguh nilai-nilai luhur kemelayuan demi mempersiapkan Pekanbaru sebagai kota Metropolitan ataupun kota percontohan di Indonesia. Hiruk pikuk yang mengatakan bahwa kota Pekanbaru hanya sebatas kota “mencari uang” terafiliasi bersama kota berbudaya. Mampukah para calon yang ada saat ini memenuhi harapan kami, dengan memaksimalkan fungsi dan perannya sebagi walikota dan wakil kota terpilih nantinya, sesuai dengan konsep pemimpin yang ideal. Siapakah yang duduk di Kursi Panas Pekanbaru 1? Penulis: EKO HERO S.Sos Mahasiswa S2- Media Dan Komunikasi Universiti Kebangsaan Malaysia

Berita Lainnya

Index