PEKANBARU (RiauInfo) - Pemerintah Provinsi Riau sangat berterima kasih atas jalinan kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan dengan Dinas Perhubungan Riau dan didukung oleh unsur perguruan tinggi.
Dengan jalinan kerjasama yang tersebut, tentunya diharapkan akan dapat menghasilkan sesuatu yang baik pula dalam rangka memberikan masukan untuk menentukan arah kebijakan Sistem Transoptasi Nasional. dimana hal ini merupakan urat nadi dalam pergerakan roda perekonomian dan pembangunan.
Permintaan jasa transpotasi merupakan permintaan turunan dari kegiatan di sektor lainnya. Yang mana sektor ini tidak mengenal batas wilayah administrasi yang seharusnya tumbuh dan berkembang secara seimbang untuk mendapatkan nilai tambah bagi masyarakat.
"Secara garis besar kami menyampaikan kondisi ekstisting transportasi di Provinsi Riau merupakan hasil pelaksanaan Siste, Transportasi Nasional masa lalu. Kami menuntut transportasi di Riau harus ditata oleh pemerintah untuk dapat memberikan arahan pembangunan transportasi diletakan pada wilayah tertentu," ungkap Asisten II Pemerintah Provinsi Riau, Herlian Saleh dalam membacakan sambutan Gubernur, di Hotel Ibis, Pekanbaru, Senin (28/5).
Dalam sambutanya dia mengatakan, pembangunan di Riau pada waktu itu belum memenuhi kriteria prioritas nasional. Sehingga pembangunannya masih terabaikan yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif.
Seperti sistem transportasi di Riau baik darat, sungai, laut dan udara belum sepenuhnya baik. Fungsi jembatan timbang yang diharapkan dapat mengawasi muatan lebih.
Dimana posisinya pada saat ini sudah kurang efektif disebabkan adanya ruas jalan baru yang tidak melewati jembatan timbang tersebut. "Kita lihat kapasitasnya rendah dibandingkan dengan tonase kendaraan yang beroperasi saat ini," katanya,.
Untuk terlaksananya kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden No.67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Berdasarkan pengalaman sejak dilaksanakannya otonomi daerah untuk jangka waktu tertentu, sangat sulit untuk direalisasikan.
"Karena dinilai belum dapat memberikan prospek keuntungan. Walaupun telah diberikan berbagai insetif. Peluang tersebut hanya dapat diraih pada wilayah yang telah memenuhi tingkat skala keekonomian yang tinggi. Kita mengharapkan peran swasta lebih besar dari pada peran pemerintah," tandasnya. (dowi)
