Sosialisasi Dan (FGD) Kajian Pemberdayaan Keluarga Miskin Perkotaan Provinsi Riau

116 views

PEKANBARU (RiauInfo) – Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS)  Jumlah penduduk miskin di Riau terus mengalami peningkatan.   Peningkatan tersebut terhitung priode 2011 dari 482,05 ribu jiwa menjadi 515,40 ribu jiwa pada tahun 2015.

Menurut Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan Riau Ayub Khan, untuk menanggulangi kemiskinan di semua sektor tersebut,  diperlukan adanya kajian yang lebih mendasar dari sebuah kebijakan anti kemiskinan yang berdimensi kerakyatan. Dimana konsep utamanya berdasar dari pembangunan yang berpusat pada rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahtetaan rakyat.  Baik dari material maupun spiritual yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan.

“Lima tahun terakhir ini,  penduduk miskin kita terus meningkat,  untuk itu harus ada pengkajian lebih mendalam.  Diantaranya pembangunan yang harus merakyat, ” kata Ayub Khan saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discution (FGD)  Kajian Pemberdayaan Keluarga Miskin Perkotaan Provinsi Riau Selasa (29/11) di Hotel Arya Duta Pekanbaru.

Kegiatan yang diikuti Akademisi UIN SUSKA Riau Dr. Elfiandri MSi,  sebagai narasumber tersebut,  Ayub Khan menjelaskan, subtansi pemberdayaan masyarakat miskin adalah bagaimana memampukan dan memandirikan masyarakat tersebut.  Dimana pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat,  tapi juga pranata dan menanamkan nilai budaya modrn.  Seperti kerj keras,  hemat,  keterbukaan,  kebertanggungjawaban sebagai bagian dari upaya pemberdayaan.

“Strategi penanggulangan bagi masyarakat miskin perkotaan itu bertumpu pada upaya memberdayakan masyarakat.  Sehingga masyarakat memiliki daya dan kemampuan untuk terlibat aktif yang akan menentukan mamfaat dengan program kepemberdayaan yang dikelola pemerintah, ” ujarnya.

Sementara pengamat ekonomi Riau Dr Elfiandri MSi,  menyampaikan, masyarakat miskin di perkotaan Indonesia mempunyao ciri-ciri yang sempurna dengan negara lain.  Dimana mereka cendrung memiliki tingkat pendidikan rendah,  kurang kurang memiliki jaminan pekerjaan,  dan mempunyai akses yang lebih rendah terhadap layanan dasar dibanding masyarakat lain yang tidak miskin.

“Sub kelompok masyarakat miskin perkotaan lebih rentan pada pendatang baru pada perkotaan,  dimana mereka terjebak dengan iming-iming perkotaan, ” katanya.

Sedangkan untuk pemberdayaan jelasnya,  juga harus dilihat dari faktor dan kemiskinan,  karena persoalan kemiskinan tidak dilihat hanya dari satu prespektif dan begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat miskin yang harus dilihat dari berbagai dimensi serta melibatkan banyak sektor secara komprehensif dan serius.

“Memberdayakan masyarakat berarti memberikan kemampuan pada semua orang yang tinggal dalam satu wilayah agar mampu memecahkan masalah sendiri.  Untuk itu harus ada pengkajian lebihbdalam dan mendasar bagi pemerintah seperti yang diselenggarakan pemerintah Riau kedepan, ” tutur Elfiandri.

Posting Terkait