TERKAIT PENGELOLA BLOK LANGGAK DPRD Warning Pemprov Riau

"Kita minta pemprov Riau dalam hal ini Gubernur Riau, untuk secepatnya menetapkan BUMD mana yang akan mengelola Blok Langgak. Siapapun itu, tapi hal ini harus dilakukan secepatnya. Karena Chevron 2008 mendatang telah meultimatum tidak mau mengelola hal seperti ini," ungkap Anggota Komisi B DPRD Riau, Ir Bambang Tri Wahyono kepada RiauInfo di Kantor DPRD Riau, Jumat (2/11). Menurut Bambang, BUMD mana yang akan ditunjuk, itu terserah Pemprov. Yang jelas kebijakan untuk menunjuk BUMD mana yang akan mengelola itu berada ditangan Gubernur Riau. "Kita telah mewanti-wanti Pemprov, jika hal ini dikelola oleh BUMD kita harapkan jangan memakan anggaran APBD. BUMD sudah banyak di Riau, Pemprov tinggal pilih saja," pintanya. Dia meminta Pemprov Riau untuk memberikan pengelolaan Blok Langgak kepada BUMD perminyakan yang memang professional di bidang pertambangan dan perminyakan. "Saya kira jika diserahkan kepada BUMD yang berkompeten, maka sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan bisa maksimal langsung masuk ke kas daerah," katanya . Bahkan, pihaknya meminta pengelolaan diserahkan kepada PT Riau Petrolium yang memang sebuah BUMD milik pemerintah provinsi Riau dan kompeten pada bidang pertambangan dan perminyakan. Dengan pengelolaan diserahkan kepada BUMD yang professional dan eksis di bidang pertambangan dan perminyakan, tentu dapat menjadi ajang pembelajaran bagi mahasiswa fakultas perminyakan di Riau. "Kalau memang tidak juga ada BUMD yang akan mengelola Blok Langgak ini, tentu ini lepas begitu saja. Tentu BP Migas akan melelang Blok Langgak ini. Saya berharap Pemprov Riau dapat menentukan BUMD mana yang akan dipilihnya," tandasnya. (Dd)