Tuntaskan Kemiskinan Tantangan Utama Masa Depan Indonesia

267 views

ynsb

JAKARTA (RiauInfo) – Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) binaan pengusaha dan politisi Pontjo Sutowo, kembali melaksanakan Diskusi Panel Serial ke-11 bertema “Tantangan Masa Depan” di Merak Room Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (4 Juni 2016). Diskusi tersebut menampilkan pembicara Mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Djoko Santoso dan ekonom Dr. H.S. Dillon. Hadir mewakili Yayasan Suluh Nuswantara Bakti adalah Pembina YSNB Pontjo Sutowo dan Ketua YSNB Iman Sunario.

Menurut pandangan Pontjo Sutowo saat membuka diskusi, di Indonesia saat ini, kondisi kemiskinan absolut terus menurun, namun kesenjangan malah meningkat. Satu persen menguasai 50.3% kekayaan negara. Kondisi ini merupakan tantangan utama masa depan bangsa.

Sayangnya kondisi ini, diperburuk dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Berdasar indeks persepsi korupsi tahun 2014, Indonesia menempati ranking ke-107. Jauh dibawah Singapura yang menduduki ranking ke-7. Atau bahkan dengan Malaysia (ranking ke-52), Filipina (ranking ke-85), Thailand (ranking ke-86). Indeks persepsi korupsi Indonesia hanya di atas Vietnam (ranking ke-119), Laos (ranking ke-145), serta Myanmar (ranking ke-156).

Sebagai akibatnya, daya saing Indonesia menjadi tertinggal dibanding negara lain, baik terhadap Malaysia, Thailand, apalagi terhadap China. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kebijakan yang tidak memihak untuk menanggulangi kemiskinan. Seperti kebijakan tehnologi, globalisasi maupun reformasi pro-pasar, yang ternyata hanya memperlebar kesenjangan.

Untuk itu, perlu dilaksanakan upaya yang terstruktur agar kesenjangan dan kemiskinan dapat ditanggulangi. Salah satunya, dengan mengedepankan kembali amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, dan pasal 34 ayat 1 : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Namun demikian, mengedepankan kembali amanat UUD 1945 bukan tanpa halangan dan memerlukan proses yang tidak sebentar. Pada saat ini, selain perjuangan mengedepankan kembali amanat UUD 1945, juga perlu pendekatan lain yang lebih bersifat soft.

 Menurut H.S. Dillon, semua agama pada dasarnya mengajarkan mengatasi kesenjangan dan kemiskinan. Dalam Islam diajarkan konsep zakat, sedekah dan wakaf. Dalam Nasrani diajarkan konsep cinta kasih. Di Hindu diajarkan konsep Dana Punia. Dan di Budha diajarkan konsep Atthavara Dana, Amisa Dana, dan Nicca Dana. Demikian pula dalam budaya leluhur bangsa, juga diajarkan konsep mengatasi kesenjangan dan kemiskinan. Karena itu, kini sudah saatnya konsep-konsep itu dapat dimaksimalisasi sebagai ranah kultural guna mengatasi kesenjangan dan kemiskinan.

“Jika setiap pemeluk agama dapat melaksanakan konsep mengatasi kesenjangan dan kemiskinan yang diajarkan sesuai agama mereka bagi rakyat Indonesia, kesenjangan dan kemiskinan sebenarnya dapat dijembatani. Konsep ini perlu menjadi sebuah budaya dimana membantu seseorang dari kesenjangan dan kemiskinan, menjadi sebuah keharusan. Jangan sampai terjadi ketaatan kepada agama, namun kemudian menafikan konsep mengatasi kesenjangan dan kemiskinan yang diajarkan agama tersebut”, kata H.S. Dillon.

Sementara itu, Djoko Santoso mengatakan jika desa perlu diperkuat guna mengatasi kesenjangan dan kemiskinan akibat globalisasi dan reformasi pro-pasar. Nilai-nilai budaya desa seperti religius, kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong dan patriotisme jika terus dibina akan menjadi potensi yang besar untuk meningkatkan segala aspek kehidupan desa.

“Apabila setiap desa mampu melakukan pembangunan dan meningkatkan ketahanan desa maka terwujudlah ketahanan bangsa dan negara”, kata Djoko Santosa.

Selaku Pembina YSNB Pontjo Sutowo juga mengingatkan Indonesia sebaiknya merujuk pada empat kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi pemerintah suatu negara nasional dalam menangani hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya. “Empat kebijakan tersebut adalah: the obligation to respect, to protect, to facilitate, dan to fulfill, artinya: ‘kewajiban untuk menghormati, melindungi, memfasilitasi, dan memenuhi’ terhadap rakyatnya, agar kesenjangan dan kemiskinan dapat dijembatani”, kata Pontjo Sutowo. (Ami Herman)

Posting Terkait