Tuntutan Kualitas Pelayanan Masyarakat Kian Tinggi

374 views

PEKANBARU (RiauInfo) – Bupati Bengkalis H Syamsurizal mengatakan, semakin hari tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, semakin hari semakin tinggi. Untuk itu, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif, efisien dan berkualitas, maka seluruh aparatur di jajaran Pemkab Bengkalis harus terus berupaya untuk meningkatkan fungsi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Diwakili Sekretaris Daerah H Sulaiman Zakaria, harapan itu disampaikan bupati ketika membuka kegiatan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara di lingkup Pemkab Bengkalis, kemaren. Kegiatan yang diprakarsasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah itu, dilaksanakan di Hotel Horison Bengkalis.

“Agar pelayanan masyarakat tersebut dapat diberikan secara berkualitas, maka sebagai aparatur negara, seluruh pegawai harus benar-benar memiliki persepsi dan pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada. Setiap tindakan atau langkah yang diambil, harus dilakukan secara terencana dengan baik, sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sulaiman .

Untuk itu, Sulaiman menyambut baik dilaksanakan forum komunikasi ini. Sebab, sebagai media komunikasi, katanya, melalui forum seperti ini, berbagai hambatan dan permasalahan dalam program pemberdayaan aparatur, dapat diminimalkan.

Sementara itu, selaku ketua pelaksana, Kabag Organisasi Ny Hj Jasmah Riana Sazaly mengatakan, kegiatan tersebut diikuti 27 orang pejabat eselon III dari seluruh Badan, Dinas, Sekretariat DPRD, Kantor dan Bagian di lingkup Pemkab Bengkalis. Serta, 13 orang Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan ini, kata Jasma bertujuan untuk mewujudkan keperpaduan pola pikir, keselarasan dan kesinambungan langkah-langkah dalam menyusun kebijakan dan program pendayagunaan aparatur negara di Kabupaten Bengkalis.

“Kemudian, untuk membangun media advokasi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten guna mempertajam prioritas program pemberdayaan aparatur negara sesuai tuntunan tugas dan keputuhan. Serta untuk menghindari terjadinya tumpah tindih program dan kegiatan lintas sektoral yang berakibat in-efisiensi anggaran,” kata Jasma.

Adapun nara sumber dalam kegiatan yang berlangsung sehari itu, diantaranya Sunarko (Asisten Deputi Pengembangan Sumberdaya Aparatur Kementerian Pendayaan Aparatur Negara), dan Izzudin (Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Departemen Dalam Negeri).

Sedangkan materi yang dibahas, kata Jasma, diantaranya peningkatan kinerja SDM dalam mewujudkan good governance di era otonomi daerah dan analisis jabatan dalam menyusun standar kompetensi jabatan. “Serta, kebijakan SDM aparatur dalam meningkatkan kualitas SDM berbasis kompetensi dan kebijakan remunerasi PNS berdasarkan kompetensi,” katanya.(ad/rls)

 

Posting Terkait