PEKANBARU (RiauInfo) - Perebutan posisi antar partai untuk mencalonkan gubernur dan wakilnya di Pilkada Riau 2008 kian meruncing. Bagi partai yang kurang suara di DPRD Riau telah melakukan langkah menuju pencapaian suara. Jalan koalisi merupakan pilihan yang tidak terelakkan.
Namun sebahagian partai yang merasa mendominasi suara melempar syarat menerima koalisi partai lain. Seperti PPP membuka diri berkoalisi dengan partai lain memberi syarat calon yang diusung mesti menerima posisi gubernur dari partai PPP. Sedang partai rekanan koalisi tentu saja hanya mencalonkan jagoannya di posisi wakil gubernur.
"Kita terbuka untuk koalisi bagi semua partai. Secara politis tentu saja PPP akan memenuhi kuota suara dengan berkoalisi bersama partai lain. Namun dominasi suara yang lebih dari PPP mesti dihargai dengan memposisikan calon dari PPP pada posisi gubernur,"ujar Wan Abubakar dari DPP PPP Riau kepada wartawan.
Wan yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Riau menegasakan, jika koalisi harus terjadi dengan calon terkuat dirinya sendiri sebagai gubernur dari PPP, maka partai rekanan koalisi mesti puas calonnya di posisi wakil gubernur.
Menurut Wan, sesungguhnya PPP lebih melihat calon dari sisi kepentingan rakyat. Karena pemimpin adalah milik rakyat seutuhnya. Namun kewajiban memenuhi suara dengan jalan koalisi merupakan bahagian peraturan demokrasi yang mesti dipenuhi.
"Pemimpin adalah milik rakyat. Jangan sebuah partai melihat kepentingan partai semata jika mencalonkan calonnya. Lebih dari itu, sebuah parpol mesti melihat kemampuan seorang calon bagi rakyat secara umum apakah akan mampu membela kepentingan rakyat dalam memimpin natinya,"ujar Wan.(Surya)
.jpg)
