JAYAPURA (RiauInfo) - Ketua Umum PWI Pusat Tarman Azzam mengingatkan agar para wartawan, khususnya anggota PWI, mengkritisi secara aktif para pimpinan di daerah masing-masing yang tidak merakyat. Hal itu dikemukakannya dalam acara Pembukaan Pameran Foto Jurnalistik Komunitas Adat Terpencil di Aula Gedung Infokom Provinsi Papua, Selasa (10/7).
Pameran foto dalam rangka Konferensi Kerja Nasional PWI yang diikuti 250 wartawan se-Indonesia itu, dibuka oleh Gubernur Papua Barnabas Saebu SH.
Dari PWI Cabang Riau hadir Oberlin Marbun dan Ridar Hendri (keduanya Wakil Ketua), Zufra Irwan SE (Sekretaris), Saun A Saragih (DKD), H Moeslim Kawi (wartawan senior), serta Ny Basyitah Helmi Burman dan Ny Raka Isyam Azwar (IKWI).
Menurut Tarman, di era reformasi sekarang, PWI selaku agent pembangunan harus mengambil prakarsa, untuk mengingatkan para Gubernur, Bupati dan Walikota di daerah masing-masing, agar mereka tak salah kaprah dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
Menurut Tarman, seiring bergulirnya otonomi daerah, banyak pemimpin daerah kaya yang membagi-bagi dana ke masyarakat untuk membangun desanya. Tapi, itu saja tidak cukup, sebab yang diinginkan masyarakat adalah komunikasi langsung dengan pemimpinnya.
Rakyat, kata Tarman, sangat geram melihat para pejabat daerah kaya yang pamer kekayaan. Berkunjung ke desa dengan mobil Land Cruiser atau Lexus dan pengawalan ketat, sementara rakyat tak dapat menyampaikan denyut kehidupan ekonomi mereka secara langsung dan tuntas.
Fenomena ini harus segera dikikis. Dan yang bisa melakukannya adalah wartawan. Sebab, mereka punya akses langsung ke Gubernur, Bupati, Walikota dan seterusnya. “Kalau Anda sekalian, bisa kapan saja ketemu para pemimpin itu, tapi rakyat jangankan bersalaman, melihat dari jarak lima meter saja sangat susah,“ katanya melukiskan.
Memang, kata Tarman, ada pemimpin yang pro rakyat semisal Gubernur Riau HM Rusli Zainal, Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi dan Gubernur Papua Barnabas Saebu, yang rajin berkomunikasi langsung dengan masyarakat kecil di pedesaan. Bahkan, Gamawan tak mau memakai mobil dinas Toyota Camry. “Dia cukup pakai Kijang saat bertugas,“ katanya.
Tapi lebih banyak lagi yang hanya menumpuk harta dari kekayaan daerahnya. Dan tidak memperhatikan rakyat. Misalnya Nias dan Natuna.
Natuna yang punya APBD hampir dua trilyun, dan berpenduduk tak sampai 100 ribu jiwa, tapi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya nyaris tak ada. “Yang terlihat hanya bangunan baru gedung pemerintahan saja,“ ujarnya. (Ridar Hendri)
.jpg)
