CATATAN DARI NEGERI PENGHASIL LISTRIK... 'Nikmatnya' Mengecam dan Mengancam PLN

Penduduk negeri Lancang Kuning ini heboh. Pengusaha tak berkutik. Meski mengalami kerugian hingga puluhan dan ratusan juta. Yayasan Lindung Konsumen Indonesia (YLKI) juga seperti mandul tidak beranak membela para pelaku usaha. Giliran pejabat kelas kakap, wahidnya Gubernur Riau HM Rusli Zainal, hingga para kuli tinta yang membentuk Forum anti pemadaman bergilir dengan ancaman Class Action bagi PLN. Rusli Zainal yang sering diakronimkan dengan RZ, mengirim surat kepada PLN jelang ramadan. Surat untuk 'malaikat penerangan' itu dilayangkan RZ sebagai janjinya untuk memaksimalkan layanan terhadap publik, khususnya umat muslim pada ramadan. Dimana atas nama pemerintah Provinsi Riau, Gubernur Riau HM Rusli Zainal meminta PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) untuk menanggulangi krisis litrik, terutama menghadapi ramadan 2009. Surat dengan Nomor 670/PED-03/2009/442, tertanggal 14 Agustus 2009 ini, dibalas hanya melalui komentar di media massa oleh GM PLN Wilayah Riau-Kepri. Gubernur RZ meradang dan menjadi headline media massa edisi Rabu (19/8/09). Media merilis, RZ marah. Karena surat resmi hanya dibalas dengan pernyataan di media massa. "Seharusnya juga melalaui surat resmi,"ujar RZ. Meski tidak berjalan sepenuhnya, PLN akhirnya melakukan pemadaman dengan durasi yang tidak mengganggu saat-saat penting pada ibadah ramadan. Anggota Dewan Kota Pekanbaru yang terhormat, juga tidak tinggal diam. Dirut PT PLN Fachmi Mochtar diminta segera mengevaluasi kepemimpinan GM PLN Riau dan Kepri, Robert Aritonang dan manajer PT PLN Cabang Pekanbaru, Ericson Sidabutar. “PT PLN hendaknya segera mengganti kedua pejabat tersebut dengan orang yang dapat mengerti tentang hubungan komunikasi dengan pemerintah daerah , konsumen dan mitra bisnis usaha,“ kata anggota DPRD kota Pekanbaru Muhammadun Royan, saat membacakan rekomendasi DPRD kota Pekanbaru terhadap krisis listrik di kota Pekanbaru, kepada pejabat PT PLN Pusat di kawasan Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa (1/9/09). Sepulang dari Jakarta, angota dewan yang terhormat mendapatkan capek bergelimang kesal. DPRD Kota Pekanbaru Dipimpong di Jakarta, menjadi headline surat kabar harian terbitan Pekanbaru, sehari setelah kunjungan ke Jakarta tersebut. Anggota dewan ditolak oleh staf pegawai sejumlah Departemen terkait di Jakarta. Bagai mahasiswa mengajukan proposal. Dipersulit oknum birokrasi tegalan! Pemadaman bergilir dengan alasan yang sama juga terjadi di Kota Sawahlunto, jiran Riau di Provinsi Sumatera Barat. Namun, para anggota DPRD Sawahlunto serta masyarakat merasakan 'nikmatnya mengecam dan mengancam PLN.' "Masyarakat melalui ninik mamak (tokoh masyarakat-red) disini mengancam PLN untuk hengkang dari Kota Sawahlunto. Karena, jauh sebelum PLN membuka jaringan listrik, warga Sawahlunto telah menikmati listrik gratis dari tiga turbin PT Bukit Asam (BA) yang menambang batu bara sejak dulu,"ungkap Feri warga Kota Sawahlunto yang berkerabat dekat dengan Ketua DPRD Kota Batubara tersebut. Menurut Feri, Rabu (2/9/09), terjadilah dengar pendapat antara PLN dengan DPRD Kota Sawahlunto tentang krisis listrik. Dengar pendapat dihadiri oleh Pimpinan DPRD Ali Yusuf dan H.Emeldi, para anggota dewan Ismet, Hasjhonny, Dasrial Ery, Dasril Munir dan Neldaswenti. Sama-sama meminta kompensasi listrik khusus bagi Sawahlunto kepada GM PLTU Sektor Ombilin Luthfy Triheru. Luthfy mengakui, pasokan listrik dari perusahaan yang dipimpinnya mengalami penyusutan semenjak pertengahan Agustus lalu. Alasannya, Luthfy mengatakan kerusakan pada Pembangkit Unit II, yang diduga akibat gempa. “Kita tengah melakukan investigasi terhadap kerusakan yang terjadi di unit pembangkit II, Insya Allah dalam waktu dekat ini akan selesai,” ujarnya. Lutfhi mengakui daya yang dihasilkan PLTU Ombilin terbilang cukup besar, yakni 2 x 100 MW. Namun karena PLTU Ombilin masuk sistem interkoneksi Sumatera, suka atau tidak suka, harus berbagi dengan daerah lain. Akibatnya, ketika beban pucak Sumbar tidak dapat memenuhi kebutuhan secara menyeluruh. Meski pun ada kehadiran PLTA Singkarak dan Maninjau, bahkan saat beban puncak, Sumbar membutuhkan 780 MW. Namun, anggota DPRD Sawahlunto tetap menolak. Karena anggota DRPD Sawahlunto Ismet menyatakan kebutuhan warga Kota Batubara ini hanya 3,4 MW aliran listrik, sangat kecil jika dibandingkan dengan kapasitas PLTU sektor Ombilin yang mencapai 200 MW. “Makanya saya minta PLN dapat menyikapi secara bijak dan memprioritaskan masyarakat Sawahlunto,”tegas Ismet seperti yang dirlis padang today. PLN kian didesak oleh Anggata DPRD Sawahlunto Dasrial Ery. Menurutnya, masyarakat Sawahlunto juga disesaki oleh debu yang ditimbulkan akibat asap PLTU Sektor Ombilin. Sebuah resiko kesehatan yang ditanggung masyarakat Sawahlunto. Sehingga dinilai imbang dengan kompensasi yang diberikan dari resiko tersebut. "Sebenarnya, anggota dewan Sawahlunto mengancam akan menghidupkan tiga turbin bekas PT BA yang masih layak pakai yang selama ini gratis dinikmati warga. Dengan kata lain, PLN tidak perlu lagi beroperasi di sini. Sehingga PLN akhirnya tidak berani melakukan pemadaman di Sawahlunto,"terang Feri yang berkerabat dekat dengan Ketua DPRD Kota Batubara tersebut.(Surya) Penulis: Suryadi (wartawan www.riauinfo.com)