Pekanbaru - Banjir yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Riau telah menyebabkan banyak sekolah yang rusak. Menurut Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Drs Zailani Arif Syah perbaikan sekolah yang rusak itu dibebankan kepada daerah.
“Untuk masalah tehnik edukasi langsung kepada kabupaten/kota. Jadi kerugian akibat banjir tersebut kita bebankan kepada pemerintah daerah. Kalau tidak bisa juga dengan menggunakan dana blok grant,” demikian dikatakan Zailani.
Sampai dengan saat ini baru Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar yang melaporkan kerugian akibat banjir terhadap dunia pendidikan. Sedangkan daerah lainnya seperti Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir belum menyampaikan laporannya tersebut. Bahkan untuk Kota Pekanbaru kondisi banjir tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses belajar.
Umumnya banjir yang terjadi menurut Zailani menyebabkan kerusakan mobiler sekolah seperti meja, kursi dan lemari. Terhadap kondisi kerusakan tersebut maka dibebankan kepada daerah sebab untuk saat ini alokasi anggaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui dana APBD tidak ada.
“Karena dana bantuan banjir untuk dinas kita tidak ada tapi kalau memang diperlukan maka bisa saja nanti kita masukan dalam anggaran tahun 2007. Kedepan mungkin memang seharusnya perlu ada dana bantuan banjir pada dinas pendidikan sehingga persoalan-persoalan bangunan atau fisik seperti mobiler, fisik atau bangunan dapat teratasi segera setelah banjir selesai,” demikian diutarakan Zailani.
Namun jika kerusakan mobiler tersebut tidak begitu banyak menurutnya bisa saja dilakukan dalam berbagai upaya lewat bantuan-bantuan yang sifatnya seperti blok grant. Atau bisa saja lewat kegiatan blok grant yang menggunakan dana dekosentrasi.***(brn)Kerusakan Sekolah Akibat Banjir Tanggung Jawab Daerah
Pekanbaru - Banjir yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Riau telah menyebabkan banyak sekolah yang rusak. Menurut Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Drs Zailani Arif Syah perbaikan sekolah yang rusak itu dibebankan kepada daerah.
“Untuk masalah tehnik edukasi langsung kepada kabupaten/kota. Jadi kerugian akibat banjir tersebut kita bebankan kepada pemerintah daerah. Kalau tidak bisa juga dengan menggunakan dana blok grant,” demikian dikatakan Zailani.
Sampai dengan saat ini baru Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar yang melaporkan kerugian akibat banjir terhadap dunia pendidikan. Sedangkan daerah lainnya seperti Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir belum menyampaikan laporannya tersebut. Bahkan untuk Kota Pekanbaru kondisi banjir tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses belajar.
Umumnya banjir yang terjadi menurut Zailani menyebabkan kerusakan mobiler sekolah seperti meja, kursi dan lemari. Terhadap kondisi kerusakan tersebut maka dibebankan kepada daerah sebab untuk saat ini alokasi anggaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui dana APBD tidak ada.
“Karena dana bantuan banjir untuk dinas kita tidak ada tapi kalau memang diperlukan maka bisa saja nanti kita masukan dalam anggaran tahun 2007. Kedepan mungkin memang seharusnya perlu ada dana bantuan banjir pada dinas pendidikan sehingga persoalan-persoalan bangunan atau fisik seperti mobiler, fisik atau bangunan dapat teratasi segera setelah banjir selesai,” demikian diutarakan Zailani.
Namun jika kerusakan mobiler tersebut tidak begitu banyak menurutnya bisa saja dilakukan dalam berbagai upaya lewat bantuan-bantuan yang sifatnya seperti blok grant. Atau bisa saja lewat kegiatan blok grant yang menggunakan dana dekosentrasi.***(brn)
