Tahap awal pengembangan dilaksanakan di 5 desa di Kecamatan Rupat Utara. Desa-desa itu adalah desa Pangkalan Nyirih, desa Makeruh, desa Titi Akar, desa Hutan Panjang dan desa Sei Cingam. Di desa-desa ini akan dibangun balai desa, jalan desa, tempat penambatan perahu (pelabuhan rakyat) serta pembangkit listrik tenaga surya.
Ekspose ini dipimpin olwh Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Bidang Pengembangan Wilayah, Dr Ir Rukman Sardja Dijaja MMA. Rukman mengatakan 14 Departemen menyatakan siap mendukung pengembangan KTM pulau Rupat tersebut.
Rukman didampingi sejumlah pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang anggota tim penyusunan masterplan juga hadir. Diantaranya Ir Arsyad Nurdin (Direktur Perencanaan Teknis Pemukiman dan Perpindahan) dan Ir Adi Kesuma Nasution (Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi).
Sedangkan dari Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor yang menjadi mitra Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyusun masterplan tersebut yang hadir ketika itu diantaranya Dr Ir Widiat Maka DEA, Dr Budi Arief dan Ir Arif Hadi.
Dari jajaran Pemkab Bengkalis hadir Bupati H Syamsurizal, Sekretaris Daerah H Sulaiman Zakaria dan Kepala Bappeda H Azwar. Selain itu dari legislatif ada Wakil Ketua DPRD Bagus Santoso.
Menjawab pertanyaan salah seorang audien, Rukman mengatakan program KTM adalah pembangunan dengan pola industrialisasi di pedesaan. Pola transmigrasi yang bakal diterapkan dalam KTM ini menggunakan pola baru. Pola yang dikembangkan dengan pemugaran desa. Bukan membangun kawasan transmigrasi secara ekslusif seperti selama ini. Yang pertama diberdayakan terlebih dahulu adalah masyarakat tempatan.
Ditambahkannya, jika masyarakat tempatan sudah diberdayakan, maka baru didatangan transmigrasi dari daerah lain. “Jumlah, spesifikasi keahlian serta dari daerah mana asal transmigrasi yang dikehendaki, tergantung permintaan daerah. Pemerintah pusat hanya memfasilitasi,” katanya.
Bupati Bengkalis H Syamsurizal mengatakan program ini merupakan jangka panjang dan dia berharap seluruh lapisan masyarakat, khususnya di pulau Rupat dapat memberikan dukungan sepenuhnya.
Dukungan yang dimaksud seperti memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk mempercepat terealisasinya program tersebut. Contohnya tidak meminta ganti rugi lahan untuk pembangunan fasilitas umum, seperti pembangunan sarana pendidikan.
Informasi dari Rukman, Dinas Pendidikan Nasional bersedia membangun sekolah kejuruan pariwisata dan perikanan di pulau Rupat dengan salah satu syarat masyarakat mau menyediakan lahan minimal dua hektar tanpa ganti rugi.***
2007 Sejumlah Program KTM Pulau Rupat Direalisasikan
Kiki
Selasa, 12 Desember 2006 - 05:46:05 WIB
Pilihan Redaksi
IndexLeasing Industri dalam Perspektif Islam
Meningkatnya Minat dan Inovasi pengadaian Syariah
Empat Agenda Besar SMSI Riau Terlaksana Dengan Baik
Pendidikan Berpikir Kritis Menunjang Jurnalisme Berkualitas
SMSI Memperluas Jaringan Internasional
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Umum
Pendidikan Berpikir Kritis Menunjang Jurnalisme Berkualitas
Rabu, 25 Desember 2024 - 18:35:12 Wib Umum
Dana Pensiun: Jaminan Masa Depan atau Sekadar Mimpi di Hari Tua?
Selasa, 24 Desember 2024 - 22:33:09 Wib Umum