2007 Program Pembangunan KTM Mulai Direalisasikan

Berbagai proyek pembangunan yang akan mulai dilaksanakan itu, diantaranya pembangunan balai desa di 5 desa di kecamatan Rupat Utara, adalah jalan desa, tempat penambatan perahu (pelabuhan rakyat) serta pembangkit listrik tenaga surya. Dan untuk tahap awal, rencana pengembangan dan program akan dilakukan di lima desa tersebut di luar areal kehutanan. Kelima desa tersebut adalah desa Pangkalan Nyirih, desa Makeruh, desa Titi Akar, desa Hutan Panjang dan desa Sei Cingam. Bukan itu saja, menurut Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Bidang Pengembangan Wilayah, Dr Ir Rukman Sardja Dijaja MMA yang memimpin tim ekspose tersebut, 14 Departemen menyatakan dukungannya terhadap pengembangan KTM pulau Rupat. Selain Rukman, sejumlah pejabat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang anggota tim penyusunan masterplan tersebut juga hadir. Diantaranya Ir Arsyad Nurdin (Direktur Perencanaan Teknis Pemukiman dan Perpindahan) dan Ir Adi Kesuma Nasution (Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi). Sedangkan dari Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor yang menjadi mitra Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyusun masterplan tersebut yang hadir malam itu, diantaranya Dr Ir Widiat Maka DEA, Dr Budi Arief dan Ir Arif Hadi. Sementara dari jajaran Pemkab Bengkalis, sebagaimana dilaporkan Kabag Humas Johansyah Syafri, selain Bupati H Syamsurizal, terlihat juga hadir dalam ekspose yang berlangsung hingga lewat tengah malam itu diantaranya Sekretaris Daerah H Sulaiman Zakaria dan Kepala Bappeda H Azwar. Sedangkan dari legislatif, hanya Wakil Ketua DPRD Bagus Santoso. Menjawab pertanyaan salah seorang audien, Rukman mengatakan, pola transmigrasi yang bakal diterapkan dalam KTM di pulau Rupat ini menggunakan pola dengan paradigma baru. “Pola yang dikembangkan dengan pemugaran desa. Bukan membangun kawasan transmigrasi secara ekslusif seperti selama ini. Dan, yang pertama diberdayakan terlebih dahulu adalah masyarakat tempatan,” terang Rukman seraya mengatakan bahwa program KTM ini merupakan pembangunan dengan pola industrialisasi di pedesaan. Ditambahkan Rukman, jika masyarakat tempatan sudah diberdayakan, maka baru akan di datangan transmigrasi dari daerah lain. “Jumlah, spesifikasi keahlian serta dari daerah mana asal transmigrasi yang dikehendaki, tergantung permintaan daerah. Pemerintah pusat hanya memfasilitasi,” katanya. Terkait dengan akan dimulainya program KTM di pulau Rupat ini, Syamsurizal kembali mengingatkan agar masyarakat dapat mendukung sepenuhnya. “Memang program ini bukan untuk jangka pendek. Namun seluruh lapisan masyarakat, khususnya di pulau Rupat dapat memberikan dukungan sepenuhnya. Bukan sebaliknya,” harap Syamsurizal. Dukungan dimaksud, tambah Syamsurizal, diantaranya memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk mempercepat terealisasinya berbagai kegiatan untuk mendukung program KTM tersebut. Sebagai contoh tidak meminta ganti rugi lahan untuk pembangunan fasilitas umum. Misalnya lahan untuk pembangunan sarana pendidikan. Sekedar untuk diketahui, menurut Rukman saat ini Dinas Pendidikan Nasional sudah menyatakan kesediaannya untuk membangun sekolah kejuruan pariwisata dan prikanan di pulau Rupat. “Asal masyarakat mau menyediakan lahan minimal dua hektar tanpa ganti rugi,” ujar Rukman. Sementara itu, kepada unit satuan kerja terkait, selain mengadakan koordinasi dengan baik, Syamsurizal berharap agar dapat menerapkan pola jemput bola ke pusat agar proses percepatan realisasi berbagai program yang terintegrasi dalam KTM pulau Rupat ini dari masing-masing departemen dapat segera diwujudkan.