TAJUK RENCANA Bergumul di Jalan Berlubang

Lihat saja jalan lintas Riau-Medan. Mulai dari Kandis (Kabupaten Bengkalis) sampai ke Rokanhilir saat ini banyak ditemukan ruas-ruas jalan yang rusak parah. Begitu pula dengan jalan lintas Riau-Jambi, via Rengat. Kondisi yang sama juga banyak ditemukan di jalan lintas barat yang menghubungkan Riau-Sumbar. Padahal jalan-jalan tersebut sangat banyak dilalui kendaraan, karena merupakan urat nadi perhubungan darat dari Riau ke sejumlah provinsi tetangga. Banyaknya jalan yang rusak di Riau tentunya sangat disesali. Sebab di luar, Riau dikenal kaya raya, karena merupakan provinsi penghasil minyak terbesar di Indonesia. Sebagai daerah penghasil minyak yang terbanyak menyumbangkan devisa bagi Indonesia, sudah selayaknya pemerintah pusat memperhatikan kondisi jalan-jalan Negara yang ada di Riau. Pemerintah pusat jangan hanya mau menyedot hasil bumi Riau, tapi juga harus perhatikan pula Riau, terutama infrastrukturnya. Sebenarnya tidak hanya jalan Negara saja di Riau yang rusak parah. Jalan-jalan provinsi juga banyak yang rusak. Lihat saja jalan yang menghubungkan Pekanbaru, Pelalawan dan Siak. Kondisinya bahkan lebih parah lagi. Hal yang sama juga terlihat pada ruas jalan yang menghubungkan Duri-Dumai dan juga jalan raya yang menghubungkan Pekanbaru-Rengat-Tembilahan, serta juga jalan raya menghubungan Pekanbaru-Talukkuantan. Jalan-jalan tersebut sudah lama rusak parah, tapi tidak pernah mendapatkan perbaikan. Pemerintah provinsi seakan-akan pejam mata terhadap kondisi ini. Padahal jalan merupakan nadi penting bagi perekonomian masyarakat. Tanpa jalan yang layak mobilitas masyarakat menjadi terhambat. Para petani tidak bisa memasarkan hasil pertaniannya ke kota. Begitu pula nelayan, pemilik perkebunan, peternak dan sebagainya. Harus disadari, jalan yang layak merupakan hak yang harus dinikmati oleh masyarakat. Sebab setiap tahunnya masyarakat dibebani kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya. Uang dari pungutan pajak itu tentunya sudah seharusnya digunakan sebagaimana meskinya. Pajak dari rakyat itu sudah seharusnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau pemerintah hanya mau memungut pajak tanpa mau memikirkan hak-hak yang seharusnya diterima masyarakat dari pajak yang dibayarnya, adalah menjadi dosa besar bagi pemerintah. Masyarakat bersedia membayar pajak tentunya dengan harapan ada timbal balik yang didapatkannya dari membayar pajak. Tapi kalau pemerintah berasumsi bahwa membayar pajak itu adalah hak bagi setiap warga masyarakat, tanpa harus punya beban moral mengembalikannya kepada masyarakat, maka tunggu saja akan menerima dampaknya. Setidaknya dampak yang akan timbul, muncul di diri setiap masyarakat untuk enggan membayar pajak. Para pemilik kendaraan tidak mau lagi membayar pajak bermotornya, karena jalan yang diarungi setiap hari penuh lubang dan lumpur. Melihat masalah ini, tentunya kita sangat berharap adanya perhatian pemerintah provinsi Riau memperhatikan masalah jalan ini. Buruknya kondisi jalan di Riau tidak hanya menyulitkan masyarakat Riau, tapi juga dapat menimbulkan citra jelek dari masyarakat luar terhadap Riau, terutama saat mereka melintas di wilayah ini. Apalagi tahun depan Riau akan menjadi tuan rumah even olahraga nasional terbesar, yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII. Kita tentunya tidak ingin memamerkan kondisi jalan yang penuh lubang dan berlumpur ini kepada para tamu dari luar provinsi. Kita tentunya tidak ingin dibuat malu olehnya. Bagaimanapun nama baik harus tetap dijaga. Itu kalau kita masih punya rasa malu. (Red)