PEMERINTAH HARUS FOKUS PADA PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN Gerakan Masyarakat Mengatakan Tidak pada Rencana Pembangunan Nuklir

Mengusung spanduk-spanduk besar bertuliskan antara lain “Bumi Pertiwi: Negara Bebas Nuklir”, aktivis dan masyarakat perwakilan dari tujuh provinsi di Indonesia ini juga mengadakan diskusi bertajuk “Tenaga Nuklir: Mitos dan Realitas” serta peluncuran kalender Greenpeace “365 Alasan Menentang Tenaga Nuklir”. “Masyarakat di Indonesia kini lebih keras menyuarakan penolakan terhadap tenaga nuklir karena kita ingin energi yang aman untuk masa depan. Masyarakat sekitar jelas tidak mau tenaga nuklir, karena mereka sudah tahu bahwa mereka yang akan menanggung resiko paling besar jika ada pembangkit listrik tenaga nuklir di daerahnya. Pemerintah harus melihat ini sebagai tanda untuk berhenti membuang uang dan waktu untuk teknologi mahal dan berbahaya itu, dan fokus pada investasi untuk mengembangkan energi terbarukan yang aman dan bersih di bawah Undang-Undang Energi Terbarukan yang kuat,” ujar Arif Fiyanto, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara. Gerakan ini juga menggambarkan bagaimana lobi pihak pro nuklir termasuk BATAN dan Kementerian Riset dan Teknologi, agresif dalam mempromosikan pembangunan tenaga nuklir di Indonesia meski kenyataannya di negara ini tersedia sangat banyak sumber energi terbarukan. Lebih lanjut lagi, rencana membangun tenaga nuklir tetap dilakukan meski semakin luas penentangan masyarakat terhadap hal itu. Tahun lalu, Organisasi besar Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur mengumumkan bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Madura adalah haram. Deklarasi serupa sebelumnya dilontarkan oleh ulama di Jepara pada 2007. Masyarakat jarang sekali dilibatkan dalam konsultasi dan diberikan informasi objektif dan transparan mengenai tenaga nuklir dan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di kawasannya. “Pemerintah tak pernah melakukan konsultasi dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan tenaga nuklir di daerah kami. Saya kira ini juga terjadi di provinsi lain dimana hanya Gubernurnya yang mengatakan bersedia membangun tenaga nuklir di sana. Kami sangat menentang rencana pembangunan tenaga nuklir tidak hanya di Kalimantan Timur tetapi di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Kahar al Bahri, Koordinator JATAM Kalimantan Timur. “NU Jepara telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir tetapi sampai sekarang pemerintah dan pendukung nuklir masih terus melakukan berbagai aktivitas terkait rencana pembangunan tenaga nuklir di Jepara. Kami berdiri tegak menentang tenaga nuklir dan akan terus menolak tiap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Provinsi kami,” tegas Said Sumedi dari Perhimpunan Masyarakat Balong, Jepara. “Tidak ada keuntungan nyata dari pembangkit listrik tenaga nuklir –yang ada hanya kerugian ekonomis dan bahaya nyata. Untuk memaksakan penggunaan tenaga nuklir di negara yang jelas-jelas siap dan mampu memanfaatkan energi terbarukan yang bersih dan aman adalah sangat tidak masuk akan. Greenpeace mendesak pemerintah untuk fokus dalam menyusun peraturan yang mendukung upaya peningkatan kapasitas energi terbarukan secara besar-besaran. Energi terbarukan adalah sumber paling aman dan murah untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, selain itu juga merupakan kunci penting dalam mengatasi perubahan iklim dan keamanan energi,” Fiyanto menyimpulkan.(ad/rls)